liputaninvestigasi.com — Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Abu Alfi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen,...
liputaninvestigasi.com — Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Abu Alfi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bireuen, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial, agar membuka secara transparan dan rinci seluruh penggunaan anggaran penanganan korban banjir dan longsor tahun 2025.
Transparansi tersebut, menurut Abu Alfi, harus mencakup anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) maupun dari sumber anggaran lainnya, baik pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, maupun bantuan pihak lain.
Abu Alfi mengungkapkan, pada tahun 2025 anggaran BTT Kabupaten Bireuen diketahui mencapai lebih dari Rp2 miliar. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang dan juga disorot oleh Lembaga SAPA, terdapat dugaan bahwa anggaran tersebut tidak terserap secara maksimal hingga menyisakan sekitar Rp700 juta.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka. Ke mana saja anggaran BTT direalisasikan dan apa alasan tidak terserapnya anggaran tersebut, sementara di lapangan masyarakat terdampak banjir dan longsor masih sangat membutuhkan bantuan,” ujar Abu Alfi kepada media liputaninvestigasi.com, Sabtu, 17 Januari 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan asumsi dan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak dijelaskan secara terbuka oleh instansi terkait. Padahal, keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kita tidak ingin berprasangka buruk dan tidak menuduh adanya penyelewengan. Namun, kepercayaan publik harus dibangun dengan data dan fakta. Semua penggunaan anggaran harus dibuktikan dengan rincian yang jelas dan dapat diakses publik,” tegasnya.
Abu Alfi menilai, bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bireuen telah menimbulkan kerugian besar serta menyisakan berbagai kebutuhan mendesak bagi warga terdampak. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran yang tersedia seharusnya dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
“Kalau memang anggaran tidak terserap, publik berhak tahu apa kendalanya. Apakah persoalan administrasi, perencanaan, atau faktor teknis lainnya. Semua itu harus disampaikan secara jujur dan terbuka,” ujarnya.
Selain anggaran BTT, JASA Bireuen juga meminta agar seluruh bantuan logistik yang dikelola BPBD dan Dinas Sosial dibuka ke publik, mulai dari asal bantuan, jenis bantuan, hingga lokasi penyalurannya.
“Bantuan itu berasal dari mana saja, apakah dari kementerian, Pemerintah Aceh, atau pihak lain. Apa saja jenis bantuannya, dan ke desa atau masyarakat mana saja telah disalurkan. Semua harus jelas dan terbuka,” kata Abu Alfi.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat, serta untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak menerimanya.
“Anggaran dan bantuan penanganan banjir adalah uang rakyat dan amanah publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, JASA Bireuen juga meminta aparat penegak hukum untuk ikut melakukan pengawasan secara serius terhadap pengelolaan anggaran dan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen.
“Kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat agar tidak ada celah penyelewengan. Pengawasan ini penting supaya anggaran dan bantuan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak,” pungkas Abu Alfi.
Sebelumnya, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan juga telah menyoroti dugaan tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Bireuen, serta mendesak BPBD Bireuen membuka rincian penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
BACA JUGA:
"Kami juga meminta rincian penggunaan anggaran BTT dipublikasikan agar dapat diketahui publik secara terbuka dan jelas," ujar Fauzan. (Taufiq)
