liputaninvestigasi.com – Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu langkah percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilay...
liputaninvestigasi.com – Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu langkah percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah terdampak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir mengatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P). Meski sempat terkendala anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan pos anggaran kategori mendesak.
Hal ini disampaikan M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu, 21 Januari 2026. "Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kita sesuaikan kembali menjadi 30 Januari mendatang. Kami fokus pada aspek teknokratik agar pemulihan berjalan terukur," ujarnya.
Pemerintah Aceh telah memetakan kekuatan sosial dengan mengerahkan 150 Civil Society Organization (CSO) dan 96 sektor privat melalui program CSR untuk masuk ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
Sekda Aceh, M. Nasir berharap dukungan dan pembagian kewenangan pusat-daerah dalam perbaikan infrastruktur, seperti sungai dan jembatan, dapat lebih fleksibel mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan program SKALA didesain bukan untuk membuat aktivitas baru, melainkan mendukung penuh prioritas yang sudah ditetapkan Pemerintah Aceh. SKALA berkomitmen untuk mengintegrasikan bantuan internasional dengan prioritas daerah guna memastikan penanganan berjalan efektif.
"SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk posisi Aceh yang kini menempati peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan," ujar Petra.
Terkait pemulihan ekonomi, Petra mencatat adanya risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak secara langsung berada dalam mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk melihat peluang dukungan lebih lanjut.
Dalam upaya mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data. Penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong juga didorong sebagai sumber data lini depan.
Selain itu, terdapat potensi kolaborasi dengan sektor akademis, di mana 210 mahasiswa STIS diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data di lapangan untuk memperkuat akurasi intervensi pemerintah. []
