liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur secara tegas menyampaika...
liputaninvestigasi.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur secara tegas menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan APBK Tahun Anggaran 2026, dengan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan penyesuaian besar-besaran agar anggaran lebih berpihak pada pemulihan pasca banjir dan longsor.
PKB menilai draf anggaran saat ini tidak mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat yang sedang mengalami krisis akibat bencana.
“Jika tidak dikaji ulang, ini menunjukkan Pemkab Aceh Timur tidak memiliki sense of crisis terhadap musibah yang menimpa rakyat Aceh Timur,” ujar Wakil Ketua II DPRK Aceh Timur, Azhar, SE, kepada media ini, Jumat 12 Desember 2025.
Menurutnya, Rancangan APBK 2026 belum memenuhi asas keadilan dan pemerataan. Banyak usulan prioritas masyarakat dari Musrenbang desa dan kecamatan tidak diakomodir pada Musrenbang kabupaten.
Salah satu contoh yang disorot PKB adalah kondisi jalan Keude Geurubak–Jambo Reuhat, tepatnya di Gampong Jambo Reuhat. Jalan yang sudah hampir 25 tahun terabaikan itu kini berada dalam kondisi sangat parah dan bahkan telah menelan korban jiwa.
“Ini selalu dibahas dalam Musrenbang desa dan kecamatan Banda Alam, namun tidak pernah masuk prioritas kabupaten. Ini bukti APBK tidak berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Azhar.
Sebagai bentuk komitmen moral kepada masyarakat, PKB meminta agar dana Pokok Pikiran (POKIR) seluruh anggota dewan dialihkan sepenuhnya untuk pemulihan pasca banjir, termasuk perbaikan infrastruktur, bantuan darurat, dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
Azhar juga mengusulkan agar anggaran event olahraga Dispora/KONI tahun 2026 dihapus, dan seluruh dananya dialihkan untuk penanganan dampak bencana.
“Lebih baik anggaran event olahraga dialihkan untuk pemulihan pasca banjir dan longsor. Prioritas kita jelas, menyelamatkan rakyat dan membangun kembali Aceh Timur,” tegasnya.
PKB menilai anggaran yang dialihkan dapat difokuskan pada:
-Perbaikan infrastruktur yang rusak
-Pembangunan rumah layak huni
-Dukungan terhadap UMKM terdampak bencana
Azhar menegaskan bahwa Pemkab Aceh Timur harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat.
“Jangan hanya bilang-bilang saja ‘bupati rakyat’. Ini usulan PKB mutlak untuk rakyat. Buktikan keberpihakan itu,” tutupnya.
