liputaninvestigasi.com – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh memfasilitasi pemulangan ratusan warga terdampak banjir dan...
liputaninvestigasi.com – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh memfasilitasi pemulangan ratusan warga terdampak banjir dan longsor dari Langsa dan Lhokseumawe menuju Banda Aceh menggunakan KM Express Bahari 2F pada Selasa (2/12/2025).
Hal ini disampaikan lamgsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., dalam rapat koordinasi di Pos Komando Tanggap Darurat.
Ia menjelaskan, KM Express Bahari 2F berangkat dari Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 07.41 WIB dengan membawa 170 penumpang. Kapal tiba di Pelabuhan Krueng Geukueh pada pukul 13.00 WIB dan kembali memuat 200 penumpang tambahan.
"Total 370 warga kemudian diberangkatkan menuju Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 14.00 WIB," ujarnya.
Selain evakuasi warga, Dishub Aceh juga pada hari yang sama membantu memfasilitasi bantuan logistik dengan total angkut sebanyak 22 ton menggunakan KN SAR Purworejo milik Basarnas. Kapal tersebut sebelumnya tiba di Ulee Lheue setelah berlayar selama 18 jam dari Batam dan langsung melakukan proses pemuatan barang bantuan.
"Barang dan sembako yang distribusi yaitu dari Pemerintah Aceh, Komdigi, Kemenkes, BPRS Mustakim, Antam, PT. IAS SIM, Medco Grup untuk korban bencana di daerah Kota Lhokseumawe," kata dia.
Bantuan yang dibawa berupa air mineral, beras, mie instan, pakaian layak pakai, obat-obatan, selimut, minyak goreng, serta peralatan komunikasi dimuat pada 1 Desember 2025 pukul 21.00 WIB. Kapal kemudian bertolak menuju Pelabuhan Krueng Geukueh pada 2 Desember 2025 pukul 03.00 WIB untuk mendukung distribusi ke wilayah Lhokseumawe.
Lebih lanjut, Teuku Faisal menyebutkan beberapa kapal yang saat ini siap mendukung operasional penanganan bencana, di antaranya ada KMP Wira Loewisa, KN Antares, KN SAR Purworejo, KM Express Bahari 2F, KN Berhala, dan KMP Aceh Hebat 2.
Meski demikian, ia mengakui terdapat kendala dalam proses distribusi via laut, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang tidak memiliki pelabuhan yang dapat disinggahi kapal berukuran besar. Selain itu, koordinasi pendistribusian logistik dinilai masih perlu dioptimalkan.
Dishub Aceh juga menyampaikan sejumlah saran, termasuk agar seluruh bantuan dari masyarakat dan mahasiswa dikumpulkan di satu titik agar memudahkan pendataan dan pengangkutan. Pihaknya juga meminta adanya prioritas pengisian BBM bagi kendaraan pelayanan publik dan armada distribusi logistik.
