liputaninvestigasi.com -- Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Aceh mendapat angin segar setelah Wakil Menteri Kesehatan RI Dante...
liputaninvestigasi.com -- Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Aceh mendapat angin segar setelah Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memastikan adanya alokasi anggaran sebesar Rp1,052 triliun untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026.
Kepastian ini disampaikan dalam audiensi bersama Ketua Pembina Posyandu Aceh Marlina Muzakir, Plt Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, serta sejumlah pejabat kesehatan Aceh di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Selasa 18 November 2025
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Marlina menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait kebutuhan peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk penambahan fasilitas dan peralatan medis bernilai tinggi yang dibutuhkan rumah sakit di Aceh.
Menurut Marlina, aspirasi masyarakat Aceh perlu mendapat perhatian agar akses layanan kesehatan tidak lagi bergantung pada rujukan ke Jakarta.
“Terima kasih sudah menerima kami. Saya ke sini membawa Plt Direktur RS Zainoel Abidin dan para kepala daerah dari Aceh. Kami meminta dukungan untuk memperkuat sektor kesehatan karena ada beberapa hal yang perlu ditambah agar layanan kesehatan Aceh semakin optimal,” ujar Marlina.
Setelah paparan kebutuhan dan capaian kesehatan di Aceh disampaikan oleh Hanif selaku perwakilan RSUD Zainoel Abidin, Wamenkes Dante merespons positif seluruh usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi dana khusus yang dapat dimanfaatkan Aceh sesuai kebutuhan prioritas.
“Aceh tetap kita perhatikan. Ada dana sekitar Rp1 triliun lebih untuk Aceh tahun 2026,” kata Dante.
Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut diharapkan benar-benar difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Dengan dukungan anggaran yang signifikan ini, pemerintah pusat berharap Aceh dapat mempercepat peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, memperluas akses pelayanan, dan menekan angka rujukan keluar daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan memadai tanpa harus melakukan perjalanan jauh.[]
