liputaninvestigasi.com - Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi, menyatakan dukungan penuh terhadap sika...
liputaninvestigasi.com - Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk. Mauliadi, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, yang secara terbuka menyuarakan opsi pemisahan Aceh dari Indonesia dalam aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, Zulfadhli yang akrab disapa Abang Samalanga lantang menyerukan opsi "pisah dari pusat" di hadapan ribuan massa aksi. Ia bahkan menegaskan kesediaannya menandatangani jika butir pemisahan Aceh dimasukkan dalam daftar tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Pusat.
“AtaupunMinta poin satulagi, pisah aja Aceh dari Pusat, mau tulis biar aku teken” ujar ketua DPRA di hadapan para pendemo
Tgk. Mauliadi menilai sikap Ketua DPRA tersebut sepenuhnya sejalan dengan aspirasi rakyat Aceh. Menurutnya, kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat kian mendalam karena hingga kini banyak butir penting dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 tidak dijalankan secara konsisten.
“Damai sudah mencapai 20 tahun, rakyat Aceh menunggu janji-janji MoU Helsinki. Faktanya, banyak yang tidak terealisasi, mulai dari pembagian hasil alam 70:30, pengibaran bendera Aceh yang tak kunjung diwujudkan, hingga berbagai butir MoU lainnya. Kalau terus-menerus begini, lebih baik kantor DPR Aceh diselimuti kain kafan saja karena ibarat mati suri. Biarlah rakyat Aceh memilih jalannya sendiri sesuai harapan rakyat Aceh,” ujar Tgk. Mauliadi, Senin (1/9/2025).
Paska dua dekade damai, lanjutnya, sikap Pemerintah Pusat terhadap Aceh sarat dengan ketidakadilan. MoU yang seharusnya menjadi pondasi perdamaian justru diabaikan, sehingga melahirkan kekecewaan yang mendalam, khususnya di kalangan anak-anak kombatan GAM yang telah kehilangan orang tuanya saat penerapan darurat militer di Aceh.
“Indonesia jelas tidak konsisten. Jika MoU Helsinki saja tidak dihormati, maka wajar bila rakyat Aceh kembali menggugat dan menuntut haknya untuk menentukan nasib sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap wacana pemisahan Aceh bukan sekadar luapan emosi politik, melainkan panggilan sejarah sekaligus bagian dari menjaga marwah dan harga diri bangsa Aceh.
“Pengorbanan darah para syuhada tidak boleh disia-siakan. Ini bukan sekadar pilihan politik, tetapi jalan untuk menyelamatkan masa depan Aceh. Jika Indonesia tidak lagi menghormati perjanjian, maka Aceh berhak penuh menentukan jalannya sendiri, sesuai dengan pernyataan Ketua DPRA,” pungkasnya.(rls)
