liputaninvestigasi.com/Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari wilayah defor...
liputaninvestigasi.com/Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan seluruh kebun kelapa sawit di Aceh bebas dari wilayah deforestasi. Ia pun mengajak perusahaan-perusahaan global untuk membeli sawit Aceh sekaligus memulai investasi di sektor hilirisasi komoditas tersebut.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat membuka forum peluncuran Kelompok Kerja Kemitraan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (13/8/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan dan perwakilan perusahaan besar industri kelapa sawit seperti Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group, dan Sinar Mas. Turut hadir pula mitra Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Forum Konservasi Leuser, serta pejabat kementerian/lembaga terkait.
Fadhlullah berharap forum tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha internasional terhadap Aceh, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak investasi hijau yang memberi dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Mari berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Aceh untuk mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh," ajaknya.
Menurut Fadhlullah, Pemerintah Aceh berkomitmen merespon permintaan pasar global terhadap rantai pasok kelapa sawit yang bebas deforestasi dan inklusif terhadap petani. Komitmen ini diwujudkan melalui dua kebijakan utama:
1. Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2045, tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024.
2. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Aceh 2023–2026, tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2024.
Meski demikian, ia mengakui Aceh belum memiliki industri hilir kelapa sawit yang dapat memberi nilai tambah signifikan bagi masyarakat. Padahal, setiap tahun Aceh menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO), atau sekitar 2,41 persen dari total produksi nasional.
Untuk mendukung iklim investasi, Fadhlullah memaparkan berbagai infrastruktur yang telah dimiliki Aceh, seperti satu bandara internasional, 10 bandara lokal, lima pelabuhan perikanan internasional, lima pelabuhan domestik, pembangkit listrik gas, tenaga air, dan uap, jaringan interkoneksi, serta 23 perusahaan air minum.
Selain itu, Pemerintah Aceh tengah membangun jalan tol yang menghubungkan Banda Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara. Saat ini, progres pembangunan baru sampai Kabupaten Pidie dan ditargetkan tersambung dengan Jalan Tol Trans Sumatera dalam empat tahun ke depan.
Pemerintah Aceh juga memperjuangkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee untuk meningkatkan konektivitas wilayah barat selatan Aceh.
