liputaninvestigasi.com – Jaringan Anak Syuhada Aceh (JASA) menilai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat maupun dae...
liputaninvestigasi.com – Jaringan Anak Syuhada Aceh (JASA) menilai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat maupun daerah sudah tidak lagi relevan dan bahkan menjadi beban besar bagi keuangan negara.
Ketua JASA, Tgk. Mauliadi, menegaskan bahwa rakyat tidak lagi membutuhkan wakil di parlemen karena lembaga tersebut lebih sering melayani kepentingan partai politik dan kelompok elit dibanding memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“DPR selama ini hanya menjadi simbol demokrasi yang rapuh. Anggaran besar yang digelontorkan untuk membiayai lembaga legislatif tidak pernah berbanding lurus dengan hasil yang dirasakan masyarakat,” tegas Tgk. Mauliadi, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, dana triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, justru tersedot untuk gaji, tunjangan, serta fasilitas mewah anggota dewan.
“Mereka lebih sering berjuang untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Bukan untuk rakyat miskin,” lanjutnya.
JASA juga menyoroti praktik politik uang, lobi kepentingan, hingga persekongkolan antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran yang kerap terjadi. Hal ini, menurut Mauliadi, hanya semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial di tengah masyarakat.
“Yang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil tetap sengsara. Inilah bukti nyata DPR hanya melanggengkan ketidakadilan. Sudah saatnya rakyat berkata cukup,” tegasnya lagi.
Sebagai solusi, JASA mengusulkan agar DPR dihapus baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintahan cukup dijalankan oleh Presiden dan kepala daerah secara langsung, sementara rakyat diberi ruang luas untuk melakukan pengawasan.
“Tanpa DPR, ruang mufakat jahat yang selama ini merugikan rakyat tidak ada lagi. Negara bisa lebih fokus pada pelayanan publik. Indonesia termasuk Aceh tidak butuh DPR, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja dan rakyat yang mengawasi,” pungkas Tgk. Mauliadi.
