Foto, Tgk Mauliadi ketua JASA Wilayah Bater Iliek Bireuen/liputaninvestigasi.com- Ketegangan kembali memuncak di wilayah Aceh. Ketua JASA (J...
 |
| Foto, Tgk Mauliadi ketua JASA Wilayah Bater Iliek |
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Ketegangan kembali memuncak di wilayah Aceh. Ketua JASA (Jaringan Aneuk Syuhada Aceh) Wilayah Batee Iliek, Tgk Mauliadi, dengan tegas mengecam tindakan pemerintah pusat yang dinilai telah mencederai kehormatan dan kedaulatan tanah Aceh.
Hal ini terkait dengan dugaan pengalihan empat pulau milik Aceh ke wilayah administrasi Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai sebagai bentuk penghinaan terbuka terhadap bangsa Aceh pasca MoU Helsinki 2005.
"Kami pasukan JASA Wilayah Batee Iliek, Bireuen, dengan tegas menyatakan sikap bahwa jika sejengkal tanah Aceh dirampas, maka kami siap menyatakan perang terbuka kepada pemerintah pusat. Kami tidak akan tinggal diam jika warisan indatu kami coba-coba direnggut secara sepihak," tegas Tgk Mauliadi.
Menurutnya, empat pulau yang selama ini berada dalam wilayah Aceh secara nyata dan historis merupakan bagian dari tanah pusaka yang diwariskan oleh para raja Aceh, pejuang kemerdekaan, serta para indatu.
Pengalihan pulau-pulau tersebut kepada Sumut bukan hanya tindakan sepihak yang tidak berdasar, namun juga merupakan bentuk pelecehan terhadap perjanjian damai antara Aceh dan Republik Indonesia.
Selama ini, JASA menghormati dan mendukung penuh perdamaian yang telah dibangun melalui MoU Helsinki 2005. Namun, kata Tgk Mauliadi, jika pemerintah pusat mulai bertindak zalim dan tidak adil terhadap Aceh, maka pihaknya tak akan ragu untuk turun gunung dan melakukan perlawanan demi mempertahankan hak-hak tanah leluhur.
"Jangan pernah uji kesabaran kami. Kami telah lama menahan diri demi menjaga perdamaian, tapi jika tanah kami dirampas, itu artinya pemerintah pusat telah membangunkan amarah anak-anak kombatan yang selama ini diam. Kami siap pertahankan tanah Aceh sampai titik darah penghabisan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya," ujar Tgk Mauliadi dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengadu domba rakyat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. "Perilaku seperti ini akan memicu konflik horizontal dan merusak persatuan yang telah dibangun. Jika pemerintah pusat masih memiliki itikad baik, maka segera batalkan keputusan tersebut dan kembalikan pulau-pulau itu ke wilayah Aceh, sebagaimana mestinya," tambahnya.
Tgk Mauliadi menegaskan bahwa pihaknya selama ini tidak pernah menolak program-program pembangunan nasional, bahkan selalu mendukung langkah-langkah pemerintah pusat selama hal tersebut tidak merugikan Aceh. Namun, dalam hal tanah dan marwah bangsa, pihaknya tidak akan pernah tunduk atau menyerah.
"Ini bukan sekadar soal tanah, ini soal harga diri dan warisan sejarah bangsa Aceh. Kami akan lawan jika hak kami diinjak-injak," pungkasnya.
