Langsa/liputaninvestigasi.com- Forum Pers Independend Indonesia (FPII) Korwil Kota Langsa mempertanyakan penyebab belum di lantiknya wali k...
Langsa/liputaninvestigasi.com- Forum Pers Independend Indonesia (FPII) Korwil Kota Langsa mempertanyakan penyebab belum di lantiknya wali kota terpilih Priode 2025-2030. Mereka menduga bahwa begitu besarkah permainan politik di tingkat propinsi Aceh karena walikota dan wakil walikota Langsa dari partai Nasional.
Atas dasar itu, Ketua FPII Korwil Langsa, Roby Sinaga angkat bicara dengan adanya dugaan kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak provinsi Aceh tersebut.
Menurut Roby, dalam sepekan terahir ini berbagai statement dan tudingan miring kepada pemerintah sempat viral di berbagai media sehingga pelantikan walikota dan wakil walikota Langsa belum juga dilaksanakan. Ini dikhawatirkan dapat memicu kekisruhan yang merugikan masyarakat pada nantinya.
"Dengan adanya dugaan permainan politik provinsi Aceh dan didukung kepentingan Pj. Walikota Langsa, Syaridin melakukan manuper elit politik mengelola kepentingan kekuasaan di kota Langsa," sebut Roby kepada awak media, Jum'at (14/3/2025).
"Kita menduga bahwa permainan politik itu di karenakan pemenang pilkada berbeda partai dengan penguasa di Provinsi," cetus Roby Gunawan Sinaga yang merupakan dari putra Batak menetap di Aceh itu.
Lanjut Roby menyampaikan, hal ini tidak bisa di biarkan berlarut larut dikarnakan mengingat pesta politik sudah usai. Jangan karena tidak sesuai harapan penguasa sehingga berimbas menyengsarakan masyarakat.
Pun demikian, jika persoalan itu terus menerus akan terjadi maka FPII kota Langsa atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi serta masyarakat Kota Langsa akan mengelar aksi. Cara-cara berpolitik seperti ini tidak dapat di tolerir begitu saja.
"FPII sangat menyayangkan adanya permainan politik yang tidak sehat, sehingga terjadi keterlambatan pelantikan Walikota wakil walikota Langsa yang telah mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan, sehingga TPP ASN terlambat dan sistem Birokrasi juga terhambat," ucapnya.
Apalagi, sambung Roby Sinaga, DPRK Langsa telah meminta Jadwal pelantikan pada Pemerintah Provinsi Aceh melalui surat resmi sebanyak dua kali, namun hingga saat ini belum ada satu balasan surat resmi yang ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Aceh.
"Mengapa hal ini bisa terjadi, ada apa dengan semuanya itu. Apakah karna dugaan kepentingan elit politik sangat besar sehingga pelantikan Walikota terpilih terus di undur," ujar Roby dengan penuh rasa kecurigaan itu. (Fud)
