Aceh/liputaninveatigasi.com- Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda Zulhadi mendukung Pemerintah Aceh sekarang ini mualem dan Dekfat,GePIM Aceh ...
Aceh/liputaninveatigasi.com-Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda Zulhadi mendukung Pemerintah Aceh sekarang ini mualem dan Dekfat,GePIM Aceh Memintak kepada Gubernur Aceh Mualem-Dekfat Dalam 100 Hari Kerja Kedepan Mualem dan Dekfad harus fokus Pada Pembenahan di dalam Pemerintah Aceh baik pengisian pejabat yang telah lama kosong yaitu posisi Sekda Aceh dan para SKPA maupun Kabid dan Kasi yang telah lama kosong dan sudah lama pansiun dari ASN ujar zulhadi. Sabtu (22/2/2025)
Zulhadi juga mengatakan polimik yang terjadi dengan pergantian PLT Sekda Aceh sekarang telah terjadi kegaduhan baik dari eksikutif maupun Legislatif itu sendiri dan akan berdampak kepada Pembagunan aceh kedepan.ujar ketua GePIM Aceh.
Ketua GePIM Telah mendengar dan Melihat langsung tadi malam di Gedung DPRA,yang mana ketua DPRA,telah membuat persetujuan bersama untuk Mengusut siapa yang Membuat SK pengankatan dan pemberhentian PLT Sekda Aceh dari Adiwaryah kepada Alhudri,dengan telah menjadi polimik dan berbenturan antara Gubernur dan wagub aceh,bahkan dengan partai politik yang mengusung mualem dan Dekfad,ujar zulhadi
Ketua Gerakan Pemuda Iskandar Muda mendesak kepada Gubernur Aceh untuk segera membentuk tim penyaringan JPT Sekda Aceh,sebagaiamana telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh Dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh.
Di sisi lain Gubernur Aceh bisa mengambil rujukan berdasarkan UUPA tentang pengakatan pejabat pemerintah aceh maupun sekda aceh sebagaimana Sekretaris Daerah Aceh yang diatur Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait bagaimana persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekda Aceh di Pemerintahan Aceh.ujar GePIM Aceh
Zulhadi Menjelaskan Bahwa Posisi Sekda Aceh memang agak berbeda dengan sekda-sekda provinsi lain yang ada di Indonesia, Sekda Aceh menjadi penentu bagaimana pemerintahan Aceh 2025-2030 berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif bagi rakyat Aceh ke depannya di bawah Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh selaku pemimpin otoritatif.
Memang secara administratif sekda Aceh adalah selaku pemegang jabatan karir tertinggi bagi pns di pemerintahan Aceh dan sekaligus ia memiliki fungsi selaku pembina kepegawaian daerah. Fungsionaris Sekda Aceh perlu dan harus memiliki loyalitas tinggi pada pimpinan, memiliki karakteristik, integritas, memiliki ideologi keacehan, memahami khusus dan keistimewaan Aceh, memahami MoU Helsinki, ada sikap moralitas, disiplin, enerjik dan terpenting memilki kemampuan manajerial dalam tata kelola pemerintahan Aceh.kata ketua GePIM Aceh
Gerakan Pemuda Iskandar Muda mengaharapkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh siapa kegiatan di magelang tgl 21- 28 kedepan,maka ini harus segera melakukan pembentukan tim penyaringan sekda aceh kedepan supaya pemerintah aceh kedepan lebih kuat dan bermartabat.
Dalam Pengakatan jabatan sekda Aceh definitif harus bertujuan untuk menjamin agar ia paham status otonomi khusus Aceh sehingga ia akan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kekhususan Aceh.
Dua faktor determinan sekda Aceh di atas harus dipahami sebagai penguatan pemerintahan Aceh dibawah komando Panglima GAM Muzakir Manaf dan Dek Fadh selaku Ketua Gerindra Aceh. Yang paling mendasar yang wajib
Aceh membutuhkan sekda yang progresif, yang siap keluar dari kotak pandora selama ini yang a pemerintahan Aceh yang selama ini belum terselesaikan oleh pemerintahan sebelum dan melanjutkan program-program yang baik selama ini.
Beberapa yang mendesak adalah masih tingginya angka kemiskinan di Aceh sebesar 12,64%, tingginya angka pengangguran terbuka di Aceh mencapai 5,75%, upaya menaikan kewenangan Aceh sektor migas di laut 0-200 mil dengan skema 70% untuk Aceh dan 30% untuk Indonesia, perpanjangan dana otonomi khusus Aceh sebanyak 2,25% tanpa batas waktu, memaksimal pelayanan kesehatan diseluruh rumah sakit di Aceh, memberikan beasiswa bagi anak-anak rakyat Aceh, membumi nilai-nilai syari’at Islam dan nilai-nilai MoU Helsinki bagi generasi muda di Aceh dan masih banyak hal lain lagi yang akan dikerjakan oleh Gubernur Aceh melalui tangan administratif dan manajerial seorang Sekda Aceh
Kita sebagai rakyat Aceh menaruhkan harapan besar bagi Mualem untuk membawa Aceh berubah total, mencapai angka kemandirian yang total, penerapan self-government sesuai amanah MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh."kata zulhadi"
