Bireuen/liputaninvestigasi.com- Dewan Perwakilan Rakyat Bireuen rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Q...
Bireuen/liputaninvestigasi.com-Dewan Perwakilan Rakyat Bireuen rapat paripurna terkait pandangan fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) APBK Tahun 2025, Kamis (5/12/2024) di Gedung DPRK setempat.
Fraksi Partai Golkar Hidayatus Sidiq S.Pd., M.M, menyampaikan, Penyusunan APBK kedepan supaya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, supaya tahapan dan jadwal penyusunan APBK dapat dilaksanakan secara ideal dan sempurna".
Mengingatkan kembali bahwa dalam penggunaan anggaran kedepan agar lebih selektif lagi, terlebih lagi terhadap anggaran yang diprioritaskan bagi hajat hidup orang banyak sehingga kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen akan semakin baik.
Terkait jawaban Pemerintah tentang menurunnya Anggaran DAU Pendidikan disebakan oleh perhitungan Indeks Komposit, Kami berharap Pemkab Bireuen dapat meningkatkan beberapa Indikator yang menjadi dasar perhitungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan DAU.
Sementara itu, terkait dengan jawaban Pj Bupati Bireuen bahwa menurunnya DAK Fisik Jalan dikarenakan Indikator Kemantapan jalan sudah angka diatas 55%, dan kini telah mencapai 58%, untuk itu Kami Fraksi Golkar mengapresiasi Pemkab terkait kemantapan Jalan Kabupaten Bireuen.
Dengan bertambahnya sumber pendapatan baru bagi daerah berupa opsen pajak kenderaan bermotor dan opsen bea balik nama kenderaan bermotor yang akan berlaku pada tahun 2025.
"Kami minta kepada Pemkab Bireuen untuk mempersiapkan segala Perangkat dan SDM yang mumpuni sehinggga kita mempunyai cara tersendiri untuk dapat menggenjot Pendapatan Daerah yang lebih tinggi" Ujarnya
Sementara, terkait jawaban Pj Bupati Bireuen tentang Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang disetorkan PT. PLN ke Kasda dan Tagihan Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU),
kami memahami ini adalah dua hal yang berbeda, yang ingin kami sampaikan adalah mampu tidaknya Pemkab Bireuen menggenjot tentang Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) yang disetorkan PT. PLN. sehingga tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat kita bayar dengan menggunakan pajak yang disetorkan oleh PT. PLN, selama ini kita selalu harus menambah pagu sekitar 2 miliar lebih dari dari APBK untuk menutupi PJU dari jumlah pajak yang mereka setorkan.
Lebih lanjut ia juga menyinggung terkait target pendapatan dan skema belanja BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen.
Fraksi Partai Golkar meminta kepada manajemen BLUD untuk memperbaiki segala bentuk pelayanan yang selama ini terus diberitakan miring oleh media terkait manajmen RSUD.
Lebih lanjut, fraksi Partai Golkar juga mengusulkan Pembangunan Jalan (Hot Mix) Gampong Blang Guron Kec. Gandapura menuju Gampong Teungoh Kecamatan. Sawang Aceh Utara sepanjang 1700 Meter.
informasi yang kami terima Jalan ini belum pernah diaspal semenjak lahirnya Kabupaten Bireuen. Lanjutan Pembangunan Jalan (Hot Mix) Gampong Cot Teube Kecamatan Gandapura menuju Gampong Cot Kruet Kecamatan Makmur. (Nadar)
