Tapaktuan/liputaninvestigasi.com- Mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari PNA, Hasbullah menyatakan sangat sulit mewujudkan pembangunan daerah...
Tapaktuan/liputaninvestigasi.com- Mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari PNA, Hasbullah menyatakan sangat sulit mewujudkan pembangunan daerah jika hanya semata-mata mengandalkan APBK.
Mengingat ketersediaan anggaran dan pendapatan asli daerah yang terbilang minim sehingga ketersediaan APBK yang dominannya tersedot oleh kebutuhan belanja tidak langsung seperti belanja operasional dan rutin, tentu akan sangat sulit untuk melakukan pembangunan yang signifikan untuk masyarakat.kata Hasbullah kepada wartawan di Tapaktuan, Minggu (29/9/2024).
Menurut Hasbullah untuk itu perlu sokongan anggaran dan program pembangunan dari pemerintah pusat, dalam hal ini keberadaan Partai Nasional (Parnas) sebagai partai pengusung paslon Bupati akan sangat berpengaruh untuk masa depan daerah berjulukan Negeri Pala.
Kita butuh pasangan calon Bupati Aceh Selatan itu rekam jejak yang bagus dan kita mesti berpikir positif. Faktor partai pengusung nantinya juga akan menjadi faktor penentu terwujud atau tidaknya program yang tertuang dalam visi dan misi paslon Bupati tersebut'.Mengingat penerimaan DAU-Umum kita habis untuk gaji pegawai dan rutin kantor dan Doka kitapun menurun menjadi 1% yang selama ini 2% dari penerimaan DAU nasional'.ungkapnya
Kita harus berkaca mulai kepemimpinan awal sejak pemilihan lansung dahulu, yang maju independen dan lalu didukung partai lokal (Parlok) masa Tgk.Husen Yusuf. Dimana menyaksikan seakan terhenti laju pembangunan Aceh Selatan.Nah, kemudian dipimpin oleh Almarhum bang Teuku Sama Indra atau disapa TS yang maju melalui Parnas. Masyarakat juga bisa saksikan secara seksama, bagaimana pembangunan Aceh Selatan terus dipacu dengan luar biasa.
Salah satunya faktor disokong oleh program-program dan anggaran dari pusat melalui APBN atau dalam istilah lain banyak dana jemputan seperti anggaran tugas perbantuan, DAK, dan transfer pusat. Tak heran waktu itu berani digagas pemindahan beberapa perkantoran ke puncak gemilang, karena ada sokongan anggaran jemputan dari pusat.sebut Hasbullah
Mantan Anggota DPRK dua periode tersebut menambahkan tentang pembangunan perkantoran. Coba dilihat pembangunan perkantoran daerah lainnya,seperti daerah tetangga, mereka membangun dengan dana jemputan.Sementara Aceh Selatan setelah periode Alm.bang TS, telah terbangun pondasi kantor dinas pertanian misalnya.
Setelah peninggalan itu, tidak mampu dituntaskan oleh Bupati selanjutnya karena minimnya APBK, sehingga menjadi terbengkalai dalam semak belukar di puncak gemilang,” kenangnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menyebut setelah itu Aceh Selatan dipimpin oleh Azwir-Amran (AZAM), atau lebih tepat dikatakan masa Tgk Amran yang maju dan disokong oleh Parlok, masyarakat bisa melihat seperti apa pembangunan yang hanya mengandalkan APBK, jelas-jelas sulit diwujudkan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran.
Terlepas dari berbagai retorika dan janji-janji, mau bangun daerah pakai apa jika anggaran tak memadai. Jangankan untuk membangun Aceh Selatan, dengan pembangunan yang apa adanya itu saja meninggalkan hutang belanja hingga ratusan milyar rupiah, dan janji program prioritas saja tidak dapat terealisasi seperti subsudi listrik 2 Ampere, pembangunan rumah duafa dan program SADARI (Satu Data Terintegrasi) serta Ambulace Centre tidak dapat terwujud sebagaimana yang dijanjikan'.jelasnya.
Hasbullah menuturkan dirinya juga salah satu pendukung AZAM masa Pilkada 2018 lalu. “Jadi saya merasa bersalah, saya merasa malu karena banyak janji-janji dan program yang tak bisa diwujudkan karena terbatas anggaran dan kemampuan yang memegang tampuk kepemimpinan.
Sampai saat ini saya masih selaku kader PNA, namun faktanya seperti itu memang harus saya akui dan sampaikan ke masyarakat. Terlepas konsekuensinya mungkin akan ditegur bahkan dipecat dari PNA, saya ikhlas dengan keputusan tersebut, karena sebagai wakil rakyat saya harus menyampaikan sejujur-jujurnya kepada rakyat demi perubahan Aceh Selatan yang kita cintai ke depan, ini untuk menyelamatkan perekonomian dan pembangunan Aceh Selatan ke depan,”ucapnya.
Hasbullah juga menambahkan, dengan kondisi riil keuangan daerah Aceh Selatan, ditambah lagi dengan akan berakhirnya dana otsus maka pembangunan daerah yang bertumpu pada APBK hanya akan membuat pembangunan stagnan bahkan tunjangan khusus (TC) ASN saja terjadi pemotongan dan tidak mampu dibayar, padahal TC tersebut adalah bagian dari nadinya perekonomian masyarakat karena uang TC berputar dan beredar di masyarakat.
“Makanya, kita perlu pemimpin yang diusung oleh Partai Nasional (Parnas) dan dipandang mampu berdeplomasi agar memudahkan dalam membangun hubungan ke Pemerintah Pusat, sehingga anggaran dan program pembangunan mengalir dengan maksimal dari pusat dan harapan masyarakat tentang perubahan dapat diwujudkan. Jika ingin maju dan produktif, Aceh Selatan harus menjadi Kabupaten yang disayangi oleh Pemerintah Pusat” tutupnya.||
