Foto: Tengku Khairul Amri Ismail, SH., MH. Kandidat Doktor Filsafat Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Brunei/liputani...
 |
| Foto: Tengku Khairul Amri Ismail, SH., MH. Kandidat Doktor Filsafat Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. |
Brunei/liputaninvestigasi.com-Tanpa mengira apapun bentuk sistemnya, ideologi dan kerangka pemikiran yang mendasari pemerintahan dan pengelolaannya, tidak dapat dinafikan bahwa tujuan akhir setiap pemerintahan adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan rakyat.
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kebaikan dan kesejahteraan tersebut tentunya memiliki pandangan yang berbeda-beda menurut individu yang memandu pemerintahan tersebut. Kadang-kala istilah itu disebut sebagai kemakmuran, keadilan, pembangunan, maslahah, fadhilah, hak asasi dan lain-lain.
Bukti jelas yang menunjukkan bahwa pentingnya mencapai tujuan murni ini adalah lahirnya banyak karya tentang etika politik
yang ditulis oleh para pemikir dan cendekiawan di setiap zaman dan dari berbagai peradaban dunia berkaitan.
Mereka menganggap bahwa etika politik yang baik adalah induk dan neraca dalam mencapai tujuan akhir dari pemerintahan itu, karena tanpa etika politik yang baik, tidak mungkin pemerintahan itu bermuara pada pengelolaan yang baik dan adil.
Orang-orang cerdas akan senantiasa berfikir bahwa setiap tindakan mestilah dengan etika yang baik dan setiap kebijakan wajiblah wujud sebuah keadilan. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ahli filsafat Yunani kuno, Plato misalnya menulis The Republics yang menjelaskan bahwa mewujudkan keadilan merupakan satu keutamaan (virtue) dalam mengelola pemerintahan.
Menjelang datangnya zaman moderen, lahirlah berbagai karya yang membahas tentang etika politik seperti Social Contract oleh Rousseau Liberty karangan John Stuart Mill, Philosophy of Right oleh Hegel, Political Treatise oleh Spinoza dan The Prince karya Nicolo Machiavelli.
Sementara dalam tradisi Islam pula terdapat beberapa karya-karya penting seperti Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah karangan al-Farabi, Nasehat al-Muluk oleh al-Ghazali dan al-Ahkam al-Sultaniyyah karya al-Mawardi.
Walaupun terdapat banyak karya-karya mengenai etika politik, sejarah tetap menyaksikan prinsip dan nilai murni yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh pemikir tersebut dilanggar oleh golongan pemerintah dan penguasa termasuk sebagian dari rakyat sendiri.
Berbagai kezaliman kepemimpinan terjadi di sepanjang zaman sepertiq pergolakan dan perebutan kekuasaan sesama pejabat negara dan tokoh politik, jual beli jabatan, korupsi, fitnah dan adu domba yang menjatuhkan marwah pemerintah itu sendiri. Inilah indikasi pemerintahan tanpa etika dan agama.
Aceh misalnya, adalah daerah yang pemerintahannya harus dikelola dengan konsep syariat, karena itu lebih sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Aceh secara keseluruhan. Jika tidak, maka Aceh telah melepas mahkotanya sendiri atau dalam istilah lain disebut bahwa Aceh mati di tangan tuannya sendiri.
Oleh demikian, sudah saatnya setiap lapisan masyarakat Aceh berfikir bahwa memperkuat etika politik adalah langkah yang tepat untuk membangun Aceh serta mempertahankan nilai-nilai Islam dan adat budaya kita sendiri.
Sejarah membuktikan bahwa Aceh sebelum kemerdekaan Indonesia adalah negara yang berdaulat dan berwibawa, karena Aceh menjadikan etika dan agama sebagai pemandu segala kebijakan dan tindakan.
Etika dan agama adalah suatu kekuatan spiritual yang mampu memadamkan api kezaliman, sehingga dapat dikatakan bahwa individu yang memandu pemerintahan dengan cara yang zalim adalah individu yang tidak beretika dan dengan pegangan agama yang lemah.
Namun demikian, masih banyak diantara masyarakat yang berasumsi bahwa etika dan agama adalah perkara yang tidak penting dan hanya untuk ruang lingkup tokoh agama dan ulama. Seolah mereka ingin mengatakan bahwa negara tidak dibangun dengan etika dan agama. Justru itu adalah pandangan yang sangat keliru dan telah keluar dari kewajaran cara berfikir.
Pandangan yang demikian merupakan tindakan mengenepikan fungsi etika dan agama dalam politik dan pemerintahan, sehingga ini akan memberi peluang besar bagi sebagian penguasa untuk meneruskan kezaliman dalam mengelola pemerintahan.
Pemikiran tersebut juga pasti menjadi batu penghalang dalam usaha menyemai etika dalam pemerintahan yang semestinya sangat diperlukan untuk membendung berbagai bentuk kerusakan dan penyelewengan kekuasaan.
Hal tersebut juga akan menimbulkan lebih banyak kekeliruan dalam menafsirkan kebaikan dan kemaslahatan. Jika keburukan telah dipandang sebagai kebaikan, maka akan timbul juga kekeliruan dalam mengambil kebijakan.
Perkara inilah yang secara khusus telah dinyatakan dalam al-Qur’an mengenai orang yang menyangka kerusakan yang dilakukan adalah sebagian dari kebaikan.
“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat bencana dan kerusakan di muka bumi”, mereka menjawab: ”Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan” (al-Baqarah (2:11)
Dalam ayat yang lain juga disebutkan: “Maukah Kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? (Yaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka senantiasa benar dan baik pada apa saja yang mereka lakukan”.(al-Kahfi: 103-4)
Sekurang-kurangnya, dua perkara penting yang perlu diperhatikan tentang permasalahan umat saat ini. Pertama, generasi muda, masyarakat dan pemimpin harus dididik dengan ilmu yang benar mengenai prinsip-prinsip nilai etika yang jelas. Ini penting untuk membendung ada pihak yang mengambil kesempatan dengan menggunakan kekuasaan dan otoritas untuk menjustifikasi kezaliman dan penyelewengan kekuasaan.
Kedua, prinsip dan faham kebaikan dan kemaslahatan harus ditunjang pada asas yang lebih kokoh dan kekal. Di sinilah prinsip-prinsip akhlak yang berteras agama dan wahyu memainkan peran yang sangat penting, karena ia bersifat tetap dan tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Ia juga diletakkan dalam kerangka pandangan yang lebih baik dan teguh seperti ketuhanan, kerasulan, agama dan lain-lain.
Semua ini hanya dapat dilakukan melalui pendekatan agama dan pendidikan akhlak yang terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak masyarakat dan pemerintah. Karena tindakan yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah ideologi dan prinsip kehidupan.
Ditulis oleh: Tengku Khairul Amri Ismail, SH., MH. Kandidat Doktor Filsafat Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.
