Banda Aceh/liputaninvestigasi.com- Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) men...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com- Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeluarkan data para pejabat di Aceh yang terlibat judi online.
“Ada beberapa laporan yang kita terima terkait anggota dewan baik di DPRA dan DPRK Kabupaten Kota di Aceh yang terlibat judi online, karena itu kita minta PPATK mengeluarkan data tersebut,” kata Fauzan Adami. Mingu 30 Juni 2024.
Menurut Ketua SAPA situasi ini sangat meresahkan, perjudian online tidak hanya melibatkan masyarakat biasa tetapi para pejabat pun ikut terlibat, hal ini bisa menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk meningkatkan angka kriminalitas dan kerusakan moral.
“Kami sangat prihatin dengan adanya dugaan keterlibatan pejabat dalam perjudian online. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pemerintahan karena itu harus diusut dan diproses hukum.
Fauzan menjelaskan bahwa perjudian online di kalangan pejabat membawa berbagai bahaya yang signifikan, antara lain korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta masalah sosial dan keluarga.
“Pejabat yang terlibat beresiko melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan berdampak buruk pada kehidupan sosial dan keluarga karena ada dewan yang terlilit hutang hingga terjadi penceraian akibat judi online tersebut,” pintanya.
Pimpinan salah satu perusahaan pers tersebut menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, mereka seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Pejabat memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk menjadi contoh yang baik, bukan sebaliknya.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan hukum yang tegas jika terbukti ada pelanggaran. Tindakan tegas ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta untuk memastikan bahwa hukum berlaku adil untuk semua warga negara tanpa terkecuali,” demikian Ketua Umum SAPA, Fauzan Adami.(rls)
