liputaninvestigasi.com - Muhammad Nizar atau yang akrab disapa Tgk. Rincong Pasee, Wakil Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh Daerah I Tgk. Sy...
liputaninvestigasi.com - Muhammad Nizar atau yang akrab disapa Tgk. Rincong Pasee, Wakil Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh Daerah I Tgk. Syiek di Paloh Wilayah Samudera Pasee, menyuarakan keprihatinannya terkait dugaan korupsi dalam pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kasus ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
“Kami berharap penyelidikan ini cepat selesai dan mendapatkan titik temu yang jelas. Jika terbukti bersalah, pihak yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Nizar Rabu 15 Mei 2024.
Nizar menyoroti betapa seriusnya kasus ini, mengingat dugaan korupsi yang terjadi melibatkan anggaran sebesar Rp 15,7 miliar. “Ini bukan jumlah yang kecil. Dugaan korupsi sebesar ini sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap BRA dan pemerintah,” tambahnya.
Menurutnya, sudah hampir 19 tahun perdamaian tercipta di Aceh, namun sayangnya, realisasi anggaran dari BRA belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh mantan kombatan GAM, janda konflik, aneuk syuhada, dan korban konflik. Bahkan, Nizar, yang merupakan anak dari Almarhum Tgk. Jamidi, Panglima Sagoe Tgk. Di Lhok Drien Daerah I Wilayah Samudera Pasee atau Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang syahid pada 23 Mei 2003, mengaku dirinya sebagai aneuk syuhada salah satu korban konflik belum pernah mendapatkan sepeserpun bantuan dari BRA.
“Kami sangat kecewa dengan kinerja BRA yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membantu pemulihan dan reintegrasi korban konflik di Aceh. BRA sudah beberapa kali berganti ketua, namun dampaknya masih belum optimal dirasakan oleh yang berhak,” tegasnya.
Nizar menekankan bahwa jika BRA tetap dipertahankan, harus ada perbaikan yang signifikan dalam tata kelola anggaran dan program-programnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berhak. “Kepercayaan publik harus dipulihkan, dan itu hanya bisa dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas yang nyata,” pungkasnya.
