Bireuen/liputaninvestigasi.com - Wakil Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen, Faisal Hasballah SE,MSM menyampaikan pandangan fraksinya ter...
Bireuen/liputaninvestigasi.com - Wakil Ketua Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen, Faisal Hasballah SE,MSM menyampaikan pandangan fraksinya terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Bireuen Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung dalam rapat paripurna, Senin 21 Agustus 2023.
Pada kesempatan itu, Faisal Hasballah menyebutkan Fraksi Juang Bersama menyoroti tentang Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya tidak mencapai target PAD. Ia meminta penjelasan terkait hal tersebut.
2. Mengharapkan kepada Pj Bupati Bireuen agar dapat mengintruksikan kepada jajarannya segera menindaklanjuti terhadap semua laporan dan temuan-temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen baik terhadap laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tidak akan timbul permasalahan di kemudian hari.
3. Meminta penjelasan Pj. Bupati Bireuen tentang langkah-langkah yang akan di tempuh untuk menjaga dan menyelamatkan Aset Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berpotensi menjadi hilang atau tidak terpantau. Berdasarkan temuan LHP BPK RI menyatakan bahwa terdapat kelemahan pada pencatatan dan pengelolaan Aset.
4. Fraksi Juang Bersama berharap agar Kabupaten Bireuen segera melakukan langkah langkah rasionalisasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Laporan Pertanggungjawaban APBK Bireuen Tahun Anggaran 2022.
5. Fraksi Juang Bersama mengharapkan kepada Pj Bupati Bireuen melalui Dinas terkait untuk dapat melanjutkan pembangunan rehap jalan Gle Kuprai Gandapura karena jika tidak dilanjutkan jalan tersebut akan rusak kembali serta sangat mengganggu pengguna jalan, demikian juga masyarakat yang berada disekitar jalan tersebut sering mengeluh kondisi udara yang bercampur dengan debu yang dapat mempengaruhi pada kesehatan mereka disebabkan menghirup udara kotor.
6. Mengharapkan kepada Pj Bupati Bireuen untuk meminta kepada pihak PLN supaya melakukan pemasangan Gardu Listrik untuk wilayah Simpang 3 Cot Me Kecamatan Kuta Blang guna penambahan Daya Listrik daerah tersebut, karena wilayah tersebut hingga saat ini belum terpasang Gardu Listrik. Hal tersebut menyebabkan banyaknya alat Elektronik masyarakat yang rusak serta mengganggu aktifitas sehari-hari yang menggunakan daya listrik termasuk terdapat tiga unit pompanisasi yang digunakan untuk mengairi air ke sawah-sawah yang berada di daerah tersebut.
7. Fraksi juang bersama meminta Kepada Pj Bupati Bireuen melalui dinas terkait untuk dapat melanjutkan pembangun jalan Gle Putoh Buket Dalam Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.
8. Meminta Pj Bupati Bireuen untuk dapat melanjutkan pembangunan Jalan Paloh Pradi Kecamatan Kuta Blang mengingat jalan tersebut adalah salah satu akses masyarat daerah tersebut untuk menuju ke Kota Kecamatan serta akses perekonomian.
9. Mengharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen melalui Dinas terkait untuk melakukan Penyelesaian pembangunan Jalan Ulee Tutu Kuta Blang Monklayu yang berada di Gampong Tingkeum Manyang yang belum dilakukan pengaspalan sekitar lebih kurang 250 Meter yang jalan tersebut dulunya digunakan sebagai jalan Lintas darurat pada saat Jembatan Kuta Blang Rusak.
10. Fraksi Juang Bersama sangat setuju Gandapura dimasukkan sebagai Kawasan Industri dalam Rancangan Qanun RTRW namun diharapkan agar dapat mengkaji kembali dengan melakukan uji kelayakan karena dikawasan tersebut ada lahan produktif seperti Tambak masyarakat, disamping itu masih ada tapal batas antar Gampong yang berada dalam area rencana Kawasan Industri tersebut yang belum selesai.
11. Meminta Pj. Bupati untuk melanjutkan Peningkatan Jalan Keude Plimbang - Garab Kecamatan Plimbang Kabupaten Bireuen.
12. Meminta Pj. Bupati segera melakukan pembangunan jalan Krung Meusegop Kecamatan Simpang Mamplam karena kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan apalagi musim hujan. Jalan tersebut merupakan akses pelajar/siswa-siswi yang hendak menuju sekolah dan juga pengguna jalan lainnya karena merupakan satu-satunya akses yang dilalui oleh pelajar/siswa-siswi dan masyarakat pada wilayah tersebut baik untuk mencari nafkah sektor perkebun, pertanian maupun nelayan.
13. Fraksi Juang Bersama mengharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen melalui dinas terkait untuk dapat melakukan pemeliharaan jalan Simpang Meugit menuju Simpang MTsN Samalanga dan Jalan Rheum Timu Kecamatan Simpang Mamplam menuju Samalanga.
14. Mengharapkan Pj. Bupati Bireuen melalui Dinas terkait untuk dapat membantu penyediaan anggaran untuk pembangunan lapangan bola kaki yang berada di Kampung Keude Aceh Kecamatan Salamanga yang akan digunakan sebagai Lapangan Bola Kecamatan.
15. Meminta Pj. Bupati Bireuen melalui Dinas Terkait, supaya Balai Benih Ikan (BBI) Batee Iliek Samalanga dan Gudang Pertanian yang berada di Kecamatan Peudada dapat difungsikan kembali, mengingat gedung tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pemasukan PAD.
16. Fraksi Juang Bersama mengharapkan Pj. Bupati Bireuen melalui Dinas terkait untuk melakukan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan antara Gampong Lung Keubeu dan Lhok Mira Kecamatan Samalanga yang saat ini kondisi jembatan tersebut sudah tidak bisa dilalui lagi oleh masyarakat sekitar karena sudah rusak.
17. Mengharapkan Pj. Bupati untuk dapat membuka Instalasi Air Bersih (Jaringan PDAM) di Gampong Mulia dan Gampong Blang Beruru Kecamatan Peudada melalui Dinas Terkait karena saat ini belum adanya jaringan PDAM di daerah tersebut, mengingat daerah tersebut sangat sulit untuk mendapatkan air bersih ditambah lagi jika musim kemarau, dimana sumur-sumur yang ada didaerah tersebut sering kering sehingga harus mencari air bersih ke Kampung tetangga dengan menempuh jarak yang lumayan jauh.
18. Mengharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen untuk dapat memantau proses turun kesawah secara serentak melalui Dinas Terkait untuk keseragaman jadwal pada saat masa turun kesawah yang berada di Kabupaten Bireuen guna mengurangi serangan Hama Penyakit dan dapat memperbaiki hasil Panen padi masyarakat, karena selama ini hanya sebatas surat Edaran saja, tetapi pada pelaksanaan nya tidak serentak.
19. Fraksi Juang Bersama untuk kesekian kalinya mengingatkan tentang penyedian tanah tempat bangunan kantor polsek dan kantor koramil defenitif di Kecamatan Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krung, Simpang Mamplam serta wilayah Kecamatan lain yang belum mempunyai kantor definitifnya, untuk terwujudnya pembangunan kantor yudikatif tingkat kecamatan.
Dan mengaharapkan Kepada Pj. Bupati untuk dapat menfasilitasi pengadaan Mesin ATM dan Bank Aceh Pembantu di pusat Kota Simpang Mamplam atau kecamatan strategis lainnya demi kelancaran roda Perekonomian masyarakat.
20. Mengharapkan Pj. Bupati Bireuen mengenai mobil dinas camat yang saat ini seperti Odong-odong berjalan. Di tahun 2024 diharapkan pengadaan Mobil dinas Camat demi marwah pemerintah tingkat kecamatan.
21. Fraksi Juang Bersama menemukan dinamika sekarang banyak kontraktor dari Zamannya Pj. Bupati Hamdani Raden sampai Pj. Bupati Bireuen sekarang tidak ada perhatian khusus kepada organisasi Profesi seperti Gapensi, Gapeknas, Kadin, AKA dan lain sebagainya, pada kemana mereka di Kabupaten Bireuen. Bangkitkan dan berikan kegiatan kepada mereka sehingga perusahaan mereka tidak mati dalam lemari.
22. Mengharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen membina OKP, Kepemudaan, LSM dan Lembaga Kemahasiswaan. Harapan mereka dengan memplot anggaran kepada organisasi tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku.
23. Fraksi Juang Bersama manaruh perhatian terhadap maraknya judi online yang menggunakan alat komunikasi yang imabasnya dari pejabat sampai dengan anak-anak sekolah tingkat SMP, diharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen bergerak cepat membuat Perbub tentang sanksi atau hukuman kepada mereka, sehingga marwah APH ada dasar untuk bertindak supaya dapat menurunnya kegiatan Judi Online tersebut.
24. Maraknya pengambilan batu gajah dipegunungan Kabupaten Bireuen, diharapkan kepada pihak terkait perlu mediasi dalam pemberian izin/menjemput bola untuk keluarnya rekomendasi ke Gubernur Aceh, dengan terealisasinya izin tersebut daerah tidak dirugikan oleh pajak Galian-C batu gajah tersebut sehingga proses pembangunan tidak terlambat dan sesuai dengan UU berlaku.
25. Fraksi Juang Bersama memandang bahwa Bireuen adalah penghasil batu gajah/batu gunung yang selama ini dipergunakan oleh proyek bersumber dari dana pemerintah baik APBN, APBD dan APBK, kami telah mempelajari dan menelaah tentang pengambilan kembali pajak tertunggak pada material batu gajah sepenjang bibir pantai laut di Kabupaten Bireuen. Dan supaya yang dipergunakan material batu gunung tersebut pajaknya bisa ditarik kembali dengan cara menyurati BPK RI Perwakilan Aceh untuk mengaudit kembali harta Bireuen dari pajak tertunggak demi meningkatnya PAD Bireuen.
26. Selanjutnya berdasarkan temuan dilapangan ada Crauser yang menggunakan bahan materialnya yang ilegal/ tidak kena pajak, dimana kehadiran negara dalam hal pengambilan pajak untuk material yang digunakan sebagai bahan baku Crauser tersebut. Demikan juga stok file cukup banyak di suatu Crauser tersebut, mohon kepada APH bersenergi dalam mengambil pajak di Crauser tersebut.
27. Fraksi Juang Bersama juga menemukan banyak perusahaan besar tidak menggunakan SOP atau undang-undang yang berlaku seperti Gaji tidak sesuai UMR Kabupaten Bireuen, jaminan kesehatan pekerja tidak ada mereka bekerja Freeland semua, pertanyaan bagaimana kehadiran negara untuk pekerja yang berada di perusahaan-perusahaan besar tersebut di Kabupaten Bireuen.
28. Terkait banyaknya gedung sarang burung walet di Kabuapten Bireuen yang selama ini tidak berimbas meningkatnya PAD, dan menurut analisa kami setiap tahun kalau dikumpulkan panennya bisa ber Ton. Kita tidak menjustice mereka, buat perbub dan pasang CCTV pemda dan gembok bersama, disaat panen ada kehadiran pihak pemerintah sehingga pengutipan pajak/restribusi tepat sasaran pada sarang burung walet tersebut.
29. Terkait dengan adanya pembangunan jalan blang mane-krung simpo dari anggaran APBN yang sekarang sedang dilaksanakan, studi kasus itu adalah proyek besar diharapkan kepada APH, LSM dan Wartawan material yang dipergunakan untuk proyek tersebut barang kena pajak, dan sudah selayaknya jalan tersebut nantinya yang menghubungkan Matang Glp. Dua Krueng Simpoe Juli, diharapkan kepada Pj. Bupati Bireuen untuk memperjuangkan status jalan tersebut dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Sehingga beban Kabupaten menjadi kecil.
30. Fraksi Juang Bersama mengharapkan terhadap kelanjutan audit investigasi proyek Paya Kareueng tentang Tim Pansus oleh tentang pajak galian tanah uruk atas nama PT. Takabeya Perkasa dan pengambilan material tidak sah, mohon kepada Pj. Bupati, LSM, wartawan, APH yang ada di Kabupaten Bireuen, kita kawal bersama proses tersebut jangan di peti eskan..!! disaat kami panggil di Tim Pansus pajak tersebut belum dibayar. apakah kehadiran negara dalam mengawal proses tersebut demi meningkatnya PAD. Kalau bersumber dari uang negara tidak bisa kita ambil pajak, bagaimana marwah Bireuen yang sebenarnya.
31. Fraksi Juang Bersama mempertanyakan terhadap penggunaan uang BTT di BPBD Kabupaten Bireuen setiap bencana dikelola oleh oknum tertentu seolah-olah milik pribadi si oknum tersebut, kemana Pj. Bupati mengkondisikan uang tersebut.
32. Fraksi Juang Bersama melihat realita di Bireuen unsur organisasi hampir semua nama oknum tertentu yang menjadi ketua organisasi dan ketahuan ada honornya, memang dibenarkan secara UU. Apakah Pj. Bupati tidak ada tokoh lain di bireuen, seolah-olah Bireuen ini milik satu orang.
33. Fraksi Juang Bersama meminta kepada Pj. Bupati Bireuen untuk dapat menindaklanjuti beberapa hasil temuan Tim Pansus DPRK Kabupaten Bireuen, adapun beberapa temuan tersebut antara lain :
1. Menyangkut pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Bireuen, berdasarkan kajian Panitia Khusus DPRK Bireuen mendapatkan adanya tata kelola aset yang masih sangat rendah. Hendaknya Pemerintah Daerah agar dapat menertibkan seluruh aset yang ada sehingga keberadaan aset tersebut mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Berdasarkan kajian Pansus ditemukan beberapa isu penting yang perlu pendalaman lebih lanjut, diantaranya :
a. Pembangunan Ruko pada lahan eks Kereta Api Jalan T. Hamzah Bendahara Bireuen dan Jalan Rel Kereta Api di Samalanga.
b. Izin pendirian dan pembangunan Papan Reklame dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
c. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam Kabupaten Bireuen.
3. Terkait Bangunan gedung sarang burung walet di Kota Bireuen, Pansus mempertanyakan izin serta pajak sarang burung sesuai Qanun Kabupaten Bireuen sehingga tidak ada setoran pajak dari hasil sarang burung walet yang di tidak dibayarkan dengan memanipulasi jumlah hasil sarang burung walet dan akan memanggil pemilik, dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Bireuen harus lebih optimal dalam mengejar
Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan serta kesejahteraan
masyarakat.
4. Terhadap pabrik Stone Crush Plant/Pemecah Batu milik PT. Cipta Karya Abadi di Desa Paya Meuneng Kecamatan Peusangan dan di Desa Pante Karya Kecamatan Peusangan Selatan, Sekretaris Pansus DPRK Bireuen mempertanyakan status sumber material untuk stockpile/persediaan serta izin pabrik tersebut. Dalam hal ini juga mempertanyakan pajak yang dibayarkan ke Pemerintah Kabupaten Bireuen serta melihat besaran upah untuk pekerja yang harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Regional (UMR) serta perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan bagi para
pekerja.
5. Terkait usaha tambang pasir rakyat di Gampong Kapa Kecamatan
Peusangan agar Pemerintah Kabupaten Bireuen mempermudah perizinan bagi usaha kecil rakyat demi meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
6. Terkait galian C untuk Pemasangan batu gajah di Gampong Beng Mee,
dikawasan Pantai Jangka, Gampong Darussalam, Gampong Pulo Harapan
dan di Gampong Pante Karya, kami meyakini diambil dari tambang galian
C yang Ilegal di wilayah Kabupaten Bireuen yang digunakan untuk
kegiatan proyek-proyek Pemerintah sehingga harus di pertanyakan.
7. Terkait pabrik minyak kelapa di Kutra Blang kami melakukamn
pembinaan terkait usaha tersebut dan menurut informasi yang didapatkan
oleh pengelola banyak kelapa-kelapa hasil pertanian di Kabupaten Bireuen
dibawa ke Provinsi Sumatera Utara sehingga bahan baku pembuatan
minyak kelapa sangat kekurangan bahan guna menghasilkan produksi
sehingga berimbas pada pendapatan para pekerja lokal.
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen yang disampaikan Faisal Hasballah SE,MSM tersebut. Turut hadir pada acara rapat paripurna itu Pimpinan DPRK beserta anggota,Pj Bupati Bireuen, Sekda dan jajarannya.
