Simeulue/liputaninvestigasi.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Simeulue, menilai capaian pembangunan di Kabupate...
Simeulue/liputaninvestigasi.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Simeulue, menilai capaian pembangunan di Kabupaten Simeulue hingga memasuki tahun anggaran semester II masih belum maksimal atau jalan di tempat.
Untuk itu, YARA mendesak Pemda Simeulue atau Dinas terkait untuk memacu pembangunan yang sudah direncanakan atau dianggarkan. Antara lain, kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daeah (BPBD), dan juga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simeulue hingga kini belum terlihat realisasinya.
"Saat ini, progres kegiatan pembangunan yang ada di Simeulue belum terlihat signifikan, hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian indikator seperti program kegiatan fisik yang ada pada dinas-dinas terkait, belum begitu terlihat progres-nya," pungkas Sekretaris YARA Simeulue Hermansyah Manurung SH, Sabtu, (13/5/2023).
Belum maksimalnya capaian pembangunan hingga memasuki semester II itu, menjadi pertanyaan bagi publik. Khususnya, masyarakat di Simeulue.
Menurut Hermansyah Manurung, pihaknya juga turut khawatir dengan Kabupaten Simeulue dapat dipastikan capaian persentase penyerapan anggaran triwulan satu 2023 pasti rendah.
Dimana, kata Hermasyah, sesuai jadwal yang ada di aplikasi LPSE Kabupaten Simeulue seharusnya saat ini sudah dilaksanakan penandatangan kontrak pekerjaan, namun sampai saat ini belum adanya pelaksanaan yang dimaksud.
Di sisi lain, lanjut Hermasyah, masih banyak juga kegiatan program pembangunan yang belum dilaksanakan dari kegiatan paket lelang sampai hari ini belum ada yang proses-nya sampai kontrak.
Dari hasil penelusuran YARA Simeulue, ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses, baik perencanaan, maupun review terkait permasalahan ini, pihaknya melihat terasa aneh dan seperti ada kejanggalan yang dilakukan dalam hal ini oleh Dinas PUPR antara lain seharusnya proses tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, jika ada sangga ataupun sangga banding maupun pengaduan seharusnya proses kontrak tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya, terkait dukungan alat utama yang bermasalah Asphalt Mixing Plant (AMP).
"Menurut kami, bisa dilakukan justifikasi teknis terkait kronologis penggantian dukungan peralatan utama pada saat berkontrak," kata Hermansyah.
Terkait hal itu, YARA menilai ini perlu dipikirkan bersama-sama. Dimana, kendalanya dan mengapa terjadi demikian.
Bagi pemerintah Kabupaten Simeulue program kegiatan fisik yang ada pada dinas dinas terkait merupakan bagian dari capaian persentase penyerapan anggaran triwulan satu T.A. 2023 jika tidak segera ditindaklanjuti serapan anggaran pemerintah Kabupaten Simeulue pasti rendah.
Hermansyah berharap, agar permasalahan ini secepatnya diselesaikan tentunya tidak merugikan pihak tertentu ataupun menimbulkan masalah dikemudian hari. Apalagi, sampai digugatnya Pemerintah Kabupaten Simeulue /Dinas PUPR terkait keterlambatan Dinas PUPR.
Dalam hal ini, YARA Simeulue mengingatkan Dinas PUPR terkait, bahwasanya ada kepentingan publik yang semestinya di kedepankan bukan malah diabaikan.
Dimana, dinas PUPR pada tahun 2023 ini telah mengangggarkan pembangunan jalan di Kecamatan Teupah Selatan senilai Rp. 7,7 miliar dan Peningkatan Jalan Kota Batu- Babang- P. Bengkalak senilai Rp.19,2 miliar.
Pembangunan Jalan tersebut, kata Hermansyah, merupakan akses jalan utama sudah lama dinantikan oleh masyarakat sekitar untuk melintasi jalan tersebut, karena ini merupakan akses utama yang terdekat ke Sinabang dan sangat penting bagi masyarakat sekitar.
"Selain itu juga, merupakan sebagai sarana dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar," ujar Sekretaris YARA Simeulue tersebut.
