Bireuen/liputaninvestigasi.com - Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah...
Bireuen/liputaninvestigasi.com - Tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penggeledahan di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta menyita sejumlah dokumen penting.
Penggeledahan yang dilakukan mulai jam 14: 00- 17: 00 WIB oleh tim penyidik yang dipimpin oleh Kasi Pidsus, Muhammad Rhazi SH dan Kasi Intelijen, Muliana SH di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terletak di jalan Sultan Iskandar Muda.
Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti - bukti atas dugaan Tindak Pidana korupsi Penyelewengan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Tahun 2019 dan Tahun 2021.
Buntut temuan dugaan penyimpangan penyertaan modal bernilai Rp 3,5 miliar itu. Tim menyita beberapa dokumen penting yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan petunjuk dalam menangani perkara tersebut.
Meski belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi pihaknya sudah mengantongi nama-nama oknum yang bertanggungjawab. Hal itu diungkapkan Mohamad Farid Rumdana SH. MH saat konfirmasi pers. Kamis (15/12/2022).
Berdasarkan hasil penghitungan sementara, kerugian uang negara berpotensi mencapai Rp 400 juta. Menurut Farid, jumlah ini sangat mungkin lebih besar lagi, tergantung hasil penyidikan lebih lanjut. Dia mengaku, perkara itu sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
“Insya Allah, tim kami terus bekerja secara profesional untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi ini. Siapapun yang terlibat, wajib bertanggungjawab secara hukum,” jelas Farid.
Tambahnya, untuk mendalami kasus itu maka penyidik juga akan menggeledah sejumlah instansi pemerintah daerah, serta lembaga legislatif atas Proses penyertaan modal ini,Tentu diawali penganggaran dari TAPD dan disetujui oleh dewan.
Ia juga menyampaikan, hampir tiap tahapan ditemukan perbuatan melanggar hukum, dimana penyertaan modal tanpa ada Qanun, padahal itu merupakan dasar.
"Untuk kebutuhan data serta dokumen, tak tertutup kemungkinan kami akan melakukan penggeledahan di kantor eksekutif maupun legislatif,” tandanya.
Menurut Farid, penyertaan modal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan PAD, melalui deviden yang diperoleh. Selain juga memberi akses pelayanan kredit yang mudah dan cepat bagi masyarakat, tetapi sesuai aturan perbankan. Namun, faktanya BPRS merugi dan tak bisa memberi kontribusi untuk PAD, malah terjadi kredit macet atau collect 5,
“Saat ini, kami fokus untuk menyelamatkan uang publik Bireuen, dan berupaya agar bisa memperbaiki sistem yang tak sesuai dengan prosedur. Kemudian, menindak oknum yang harus bertanggungjawab sesuai hukum,” tegas Farid ( Nadar)
