liputaninvestigasi.com - Terkait Bimtek TP PKK yang akan digelar dalam waktu dekat ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kali ini krit...
liputaninvestigasi.com - Terkait Bimtek TP PKK yang akan digelar dalam waktu dekat ini mendapat kritikan dari berbagai pihak. Kali ini kritikan tersebut datang dari Ketua Apdesi Kabupaten Bireuen Bahrul Fazal. Ia meminta kegiatan Bimtek Ibu PKK dihentikan dan mengultimatum pihak Lembaga karena kembali mengelar Bimtek di akhir tahun.
"Lebih baik Bimtek Ibu PKK dihentikan dan Lembaga tidak memaksa kehendak, karena banyak desa yang mengeluh terhadap kegiatan ini," katanya, Kamis 15 Desember 2022.
Bahrul mengaku desa tidak ada lagi anggaran, karena banyak kegiatan penting yang harus dilaksanakan, seperti 8 persen Dana Desa untuk pencegahan covid, 40 persen minimal untuk BLT, kemudian 20 persen Sandang Pangan dan sisanya gaji perangkat dan lembaga serta belanja rutin Gampong termasuk ATK listrik, dana untuk Posyandu dan untuk Stanting serta kegiatan wajib lainnya.
"Banyak kegiatan penting yang wajib dilaksanakan tidak cukup, apalagi Bimtek PKK darimana dananya," pinta Bahrul.
BACA JUGA:
Menurut Ketua Apdesi Kabupaten Bireuen tersebut Bimtek itu perlu dan penting dalam proses pengelolaan uang negara agar perangkat desa tidak salah dalam membelanjakan uang negara.
"Tetapi ini akhir tahun dan pihak Lembaga harus memaklumi dan kita berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun," katanya.
"Kepada para Keuchik jika ada yang mengintervensi jangan mau, karena ini negara hukum, semua ada aturan mainnya. Dalam UUD no 6 2014 jelas wewenang penuh terhadap Kepala Desa dalam mengelola anggaran dana desa. KPAnya adalah Keuchik," tambahnya.
BACA JUGA:
Bahrul mengaku dalam minggu ini kerap ditelpon para Keuchik dan Ketua BKAD yang mengeluh terkait Bimtek tersebut. Namun pihaknya sebagai Apdesi mengaku tetap berada pada jalur tengah sesuai dengan adrt organisasi untuk memperjuangkan aspirasi Keuchik dan Perangkat.
Ketua Apdesi juga berharap untuk Bimtek kedepan jangan hanya satu Lembaga yang masuk tetapi harus ada perbandingan harga. Sebaiknya yang melaksanakan Bimtek harus Ketua BKAD masing masing Kecamatan, agar kegiatan itu disesuaikan dengan kebutuhan desa yang ada di Kecamatan tersebut.
"Jika dilaksanakan oleh Ketua BKAD masing - masing disetiap kecamatan tidak harus sama, tergantung keperluan desa, itupun harus berdasarkan hasil rapat di Gampong antara Keuchik dan Tuha Peut. Segi mana yang akan dibenah itu yang dibimtekkan. Bek saket bak perut pu ubat bak Ulee," pintanya.
BACA JUGA:
Selain itu Bahrul mengaku, dalam minggu ini DPC Apdesi Kabupaten Bireuen akan melakukan pertemuan sekaligus audiensi dengan Pj Bupati terkait persoalan tersebut.
