liputaninvestigasi.com - Menyebarnya pengumuman resmi yang dilayangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang dibukanya formasi penerimaa...
liputaninvestigasi.com - Menyebarnya pengumuman resmi yang dilayangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang dibukanya formasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sontak menghebohkan masyarakat dan terjadi kegaduhan, mulai dari tokoh, akademisi, ormas dan tokoh politik baik dari Kota Lhokseumawe maupun tokoh provinsi dan nasional mulai menolak pengumuman tersebut.
Kegaduhan ini bukan karena formasi PPPK jumlah koutanya sedikit, akan tetapi akibat adanya formasi guru agama budha, katolik dan protestan yang berjumlah 20 orang yang akan ditempatkan di 20 sekolah SD dan SMP di dalam wilayah Kota Lhokseumawe yang notabenenya mayoritas siswa dan guru beragama Islam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah) Kota Lhokseumawe menyebutkan, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan dan kerukunan antar ummat beragama yang selama ini terjalin sangat baik, formasi guru Agama non muslim tersebut telah menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak, ormas dan OKP.
"Kita takutkan ketika penempatan setelah kelulusan nantinya, akan terjadi penolakan terhadap guru-guru tersebut, akan muncul opini publik bahwa seolah-olah warga Lhokseumawe tidak toleran terhadap non muslim, hingga menimbulkan gesekan dan konflik antar ummat beragama dan hal ini sama sekali tidak kita inginkan", kata Tgk. Abdul Halim, Lc, LL.M kepada media ini, Sabtu 5 November 2022.
Tambah Tgk Abdul Halim, tentang formasi dan bidang keilmuan yang dibuka oleh pemangku kebijakan di wilayah pemerintahan Kota Lhokseumawe bukan bagian dari toleransi dalam beragama, pendidikan Agama kepada siswa di sekolah yang mayoritasnya beragama Islam harus diasuh oleh guru pendidikan Agama Islam.
"Persoalan pendidikan Agama bukan ranah toleransi, pendidikan Agama merupakan bagian terpenting disekolah untuk memperkuat Akidah, fikih dan moral siswa, seharusnya mata pelajaran tersebut di asuh oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang jumlahnya sangat banyak hari ini diwilayah Kota Lhokseumawe dibanding dengan jumlah formasi yang dibuka", kata kandidat doktor dari Universitas Hassan II Maroko tersebut.
Harapan Tgk Halim kedepannya adalah, Pj Walikota Lhokseumawe dapat menarik kembali pengumuman tersebut sebagai upaya menjaga kerukunan ummat beragama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik, sebagai solusinya siswa non muslim diberbagai sekolah dalam wilayah kota Lhokseumawe bisa memperdalam ilmu Agamanya masing-masing di rumah-rumah ibadah yang telah disediakan.
Selanjutnya semua pihak baik tokoh politik, masyarakat maupun ormas terutama lembaga-lembaga pemerintahan harus duduk bersama mencari solusi terbaik agar hal ini tidak terulang kembali kedepannya, karena persoalan agama pembahasannya adalah akidah, ibadah dan akhlak yang sangat sensitif, sehingga tidak bisa dibiarkan begitu saja untuk diajarkan oleh guru yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
"Aceh memiliki kekhususan yang diakui oleh undang-undang dan kearifan lokal yang harus dihargai oleh semua pihak, jangan sampai kita terlena dan lalai terhadap kebijakan-kebijakan yang menyalahi norma dan usaha-usaha untuk melemahkan penegakan syariat Islam secara kaffah di bumoe seramoe mekkah," pintanya.
"Dalam ranah keragaman kita mengakui semboyan bhinneka tunggal ika, sedangkan dalam berakidah dan beragama kita punya prinsip dasar Lakum Diinukum Walia Diin/untukmu Agamamu dan untukku Agamaku," demikian tutup Tgk. Halim.(*)
