liputaninvestigasi.com - Masyarakat Bireuen kembali dihebohkan dengan kegiatan Bimtek. Kali ini giliran Sekdes yang diundang ke Lombok untuk...
liputaninvestigasi.com - Masyarakat Bireuen kembali dihebohkan dengan kegiatan Bimtek. Kali ini giliran Sekdes yang diundang ke Lombok untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kamis 27 Oktober 2022.
Kabarnya Bimtek atau Studi Banding Sekdes akan digelar dalam waktu dekat ini, setiap desa dibebankan anggaran mencapai Rp 7,5 juta jika ditotal 609 desa se-Kabupaten Bireuen berjumlah Rp 4,5 miliar dana desa yang akan terkuras.
Kegiatan itu menjadi perhatian semua pihak, walaupun banyak yang menentang tapi tak sedikit juga yang mendukung, terutama bagi mereka yang sudah menjadi proyek dibalik Bimtek tersebut untuk memperkaya diri, walaupun selama ini Bimtek tidak ada manfaat bagi masyarakat desa.
"Sabe - sabe Bimtek di Bireuen, manfaat meubacut hana ke masyarakat, seharusnya peng desa dipeget program yang jet membantu ekonomi masyarakat, (tiap tahun Bimtek di Bireuen, manfaat tidak ada, seharusnya desa membuat program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat)," kata salah satu warga Bireuen dengan sebutan Bang M.
BACA JUGA:
Miris!, Bantuan untuk Masyarakat Miskin Simeulue Terancam Gagal, Diduga Pokja Tidak Bekerja
Tak hanya masyarakat, sejumlah Keuchik di Bireuen juga mengaku keberatan, meraka berharap Bimtek tersebut dihentikan mengingat anggaran dana desa sudah banyak digunakan pada kegiatan sebelumnya, apalagi kedepan ada kegiatan Siskedes yang wajib dilakukan.
"Lebih baik Bimtek ke Lombok dihentikan, mengingat anggaran desa pun sudah menipis dan kedepan kami juga harus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan Siskedes dan kita berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terhadap dana desa," kata salah satu Keuchik di Bireuen.
Hal senada juga diungkapkan Keuchik Faisal, ia berharap semua pihak tidak memaksa anggaran dana desa untuk kegiatan Bimtek, mengingat anggaran semakin menipis dan masih banyak program lain yang harus dijalankan.
"Dana desa sudah tidak memungkinkan lagi untuk digeser, ada kegiatan lain yang tidak dapat dikesampingkan, seperti pengentasan Stunting dan sektor pendidikan. Itu kan harus tetap dilaksanakan," ujar Keuchik Faisal.
"Tahun ini tidak ada lagi anggaran, cuma kalau desa sebelah pergi ya terserah mereka, kami tidak mau ambil resiko," tegasnya.
BACA JUGA:
Demi Pundi Rupiah, Sejumlah SKPK Bireuen Diduga Manipulasi Bill Hotel
Para Keuchik mengaku butuh solusi yang konkrit, karena polemik yang kini dirasakan Keuchik sangatlah dilematis dengan adanya kegiatan Bimtek. Mereka berharap semua pihak mengerti dan peduli terhadap kepentingan masyarakat.
"Kita baru saja menyelesaikan pemulihan covid 19 dan menghadapi kebiasaan baru, belum lagi kedepan Stanting yang sudah menjadi program pemerintah pusat. Ini kan akhir tahun masih banyak yang harus diselesaikan. Kalau terus terusan Bimtek, Keuchik bisa apa?," pinta Keuchik Peusangan Siblah Krueng tersebut.
Keuchik mengaku selama ini yang ada malah dihujat oleh masyarakat karena tidak adanya pembangunan dan kemakmuran, mereka berharap tidak ada lagi Bimtek tahun ini dan banyak desa di Peusangan Siblah Krueng tidak ada anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.
"Masalah Bimtek ke Lombok, kita sudah kembalikan kepada forum Sekdes. Banyak desa di Peusangan Siblah Krueng yang sudah tidak memiliki anggaran lagi. Berbeda halnya kalau dilakukan di awal tahun, anggaran masih bisa dikondisikan," pungkasnya.
Penulis: Pimpinan Redaksi Fauzan A.
