Tapaktuan/liputaninvestigasi.com - BPKD Aceh Selatan kurang serius dalam menagih piutang PAD terhadap angsuran penjualan rumah toko (Ruko) P...
Tapaktuan/liputaninvestigasi.com - BPKD Aceh Selatan kurang serius dalam menagih piutang PAD terhadap angsuran penjualan rumah toko (Ruko) Pemkab yang dijual sejak tahun 2005 di Kota Fajar, Kecamagan Kluet Utara.
Hal itu disampaikan anggota DPRK Aceh Selatan, Asmara pada rapat paripurna lanjutan tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBK Tahun 2021 di Lantai Dua Gedung DPRK Aceh Selatan, Selasa (19/7/2022) sore.
Asmara dalam pandangan umumnya menyebutkan, Ruko yang terletak di Kota Fajar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.128.160.000,- untuk harga 15 ( Lima belas ) Unit Ruko yang terbagi atas 11 ( Sebelas ) orang kepemilikan.
"Untuk saat ini masih mempunyai piutang sebesar Rp. 2.757.820.000, ini artinya pihak BPKD sejak tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2021 hanya bisa menagih sebesar Rp. 370.340.000," ungkapnya.
Ia melanjutkan, ini berarti selama 17 tahun masa Pemerintahan Aceh Selatan, masalah harga penjualan ruko tersebut tidak terselesaikan. Pihaknya meminta kepada Pemerintah daerah untuk segera mencari solusi dan membentuk Tim khusus untuk mencari jalan keluar atas piutang PAD tersebut.
Selain itu, Asmara juga meminta Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran agar mengevaluasi kembali kinerja Kepala BPKD Aceh Selatan dan Kabid Pendapatan demi peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Selatan.
Pada bagian lain, ia juga menyampaikan kondisi jalan di Gampong Kampung Tinggi – Paya Dapur yang termasuk dalam lintas Kecamatan Kluet Utara dengan Kecamatan Kluet Timur.
Jalan ini merupakan jalan ruas Kabupaten yang sudah seharusnya mendapatkan pembangunan berupa pengaspalan, selama indonesia merdeka jalan tersebut tidak satu jengkalpun mendapatkan pengaspalan.
"Atas kondisi tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Aceh Selatan dalam hal ini Bupati Aceh Selatan agar dapat memprioritaskan anggaran untuk pengaspalan jalan lintas kabupaten tersebut," harapnya.
Politisi dari Partai Hanura tersebut juga menyampaikan kondisi PDAM Kota Fajar yang terletak di Gunung Kalang Baluh saat ini mengalami rusak parah dan memang sudah tidak berjalan dalam jangka waktu 5 Tahun terakhir ini.
"Terkait hal tersebut menjadi masalah bagi masyarakat Kota Fajar dalam mendapatkan kebutuhan air bersih, maka dengan ini kami meminta kepada Bupati untuk meninjau dan menganggarkan kembali dana perbaikan dan pemeliharaan PDAM tersebut," pungkasnya.
Adapun rapat paripurna lanjutan dipimpin oleh Ketua DPRK Aceh Selatan Amiruddin yang didampingi Wakil Ketua I Teuku Bustami SE dan Wakil Ketua II Adi Samridha S.Pd.I.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Cut Syazalisma S.STP selaku mewakili Bupati Aceh Selatan Tgk. Amran, para Asisten, Staf Ahli, para Kepala SKPK dan undangan lainnya.||NB
