liputaninvestigasi.com - Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum...
liputaninvestigasi.com - Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara tahun 2022 bertempat di Aula Kantor Kejari Bireuen. Kamis 17 Maret 2022.
Pada kesempatan itu, Kajari Bireuen Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH menyampaikan, perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk pelaksanaan tupoksi Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berupa Pelayanan Hukum, Bantuan Hukum dan pendampingan Hukum.
"Akan tetapi perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi proses Hukum Tipikor apabila ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara di tubuh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan seluruh Dinas –Dinas yang berada di bawah naungan Pemkab Bireuen," katanya.
Sementara Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani, menyambut baik atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, itu adalah hal yang baik, negara telah memberikan jalur dan tempat untuk mengajukan gugatan baik itu secara Perdata maupun Tata Usaha Negara.
Di sisi lain, kata Muzakkar, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang terdiri dari seluruh SKPK harus siap untuk menghadapi kondisi-kondisi problematika ini.
Dan sebagai salah satu usaha pemerintah daerah untuk menghadapi hal ini yaitu dengan melegalkan suatu Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) dengan Pihak Kejaksaan Negeri Bireuen.
"Perlu kami tegaskan kembali bahwa Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini hanya sebatas pada masalah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang lain baik terkait masalah pidana, narkoba dan Tipikor tidak dapat dimasukkan dalam lingkup Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) ini," katanya.
"Dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena itu, pada kesempatan singkat ini kami sangat mengharap kepada seluruh Kepala SKPK dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen agar dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya benar-benar berpedoman kepada aturan yang berlaku, sehingga kita tidak terjerat dengan masalah hukum dikemudian hari," demikian pinta orang nomor satu Kabupaten Bireuen tersebut.
Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Kajari Bireuen didampingi oleh Kasi Datun Kejari Bireuen dengan Bupati Bireuen serta disaksikan oleh seluruh Forkopimda Bireuen yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Acara tersebut, selain dihadiri Bupati Bireuen, hadir juga Sekda Bireuen, Kapolres Bireuen, Dandim 0111/Bireuen, Ketua DPRK Bireuen, Ketua Pengadilan Bireuen, Ketua Mahkamah Syariah Bireuen, Danyonif 113 JS/Bireuen, Kepala Perbankan Kabupaten Bireuen, Kepala Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bireuen dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator serta para Wartawan Media Cetak dan Elektronik wilayah Kabupaten Bireuen.
