Penulis Dari Salah Seorang Pegiat NGO dan Korban Konflik Aceh: Ali Zamzami. Selasa 6 April 2021. Aceh Selatan/liputaninvestigasi.com- Pengeb...
Penulis Dari Salah Seorang Pegiat NGO dan Korban Konflik Aceh: Ali Zamzami. Selasa 6 April 2021.
Aceh Selatan/liputaninvestigasi.com- Pengebirian kekhususan Aceh yang terus dilakukan oleh pusat telah menimbulkan kekecewaan dan ajakan meletakkan jabatan secara bersamaan serta opsi perang kembali jadi pilihan?, ("Lebih baik seperti dulu, kita perang saja" judul yang kami angkat dari pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Lhok Tapaktuan, Tgk.Mukhlis alias Nek Rayeuk.
Permintaan untuk menghargai kekhususan dengan menjalankan kesepakatan serta mengisi perdamaian dengan berkeadilan sudah sering disuarakan oleh berbagai pihak selama ini.
Implementasi MoU Helsingki melalui UUPA dan Qanun Aceh tidak kunjung terealisasi secara komprehensif dan bahkan kebijakan-kebijakan pusat selama ini dinilai telah mengkebiri bahkan mengkianati kesepakatan damai itu sendiri.
Perdamaian yang dicapai tersebut juga telah dinilai sebagai suatu taktik politik RI semata untuk membungkan perjuangan AM/GAM untuk memerdekakan bangsa Aceh yang kemudian bersedia menyatakan takluk dan kembali setia kepada NKRI secara halus melalui dialog yang kemudian dinamakanlah perjanjian damai GAM dg RI yang lebih dikenal dengan MoU Helsinky.
Namun, setelah 16 tahun berlalu apa yang terjadi?, Perdamaian yang dianggap bermarwah dan bermartabat malah nyatanya merupakan kemenangan bagi satu pihak dan blunder bagi pihak lainnya.
Kondisi terkini dapat kita lihat dari perkembangan polemik dan perseteruan terkait pelaksanaan pilkada di Aceh yang terjadi tolak tarik antara pelaksanaan pada tahun 2022 sesuai Qanun Aceh dengan kebijakan Pusat yang telah mengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.
Berbagai tanggapan, penilaian dan ekspresi yang disampaikan oleh pihak yang merasa bertanggung jawab dalam hal kekhususan Aceh yang telah disepakati dan diataur dalam berbagai regulasi turunan daripada MoU Helsinky itu sendiri.
Pasca KIP Aceh Menunda/membatalkan seluruh tahapan Pilkada Aceh yang sebelumnya telah ditetapkan pelaksanaan di tahun 2022, maka reaksi berbagai pihak pun kembali muncul.
Terbaru kita baca di salah media bahwa reaksi keras daripada salah seorang petinggi GAM yang saat ini menjabat sebagai ketua KPA Wilayah Lhok Tapaktuan, yang menurutnya jika kekhususan Aceh terus dikebiri termasuk soal pilkada, maka lebih baik seperti dulu "kita perang saja" dan mendukung usulan para Mualimin eks-Tripoli dalam rapat di Pase beberapa hari yang lalu yang mengajak seluruh bupati dan DPRK dan DPRA dari kader GAM untuk meletakkan jabatan secara serentak.
Nah, inilah yang menjadi menarik untuk di ulas dan diskusikan kayaknya, pertama mesti diakui memang bahwa perdamian yang telah disepakti belum memberi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat yang terkena dampak oleh konflik Aceh, implementasi MOU dan UUPA tidak sesuai harapan, sehingga terus mendapatkan kritikan, kecaman dan bahkan bernada ancsman bagi perdamaian itu sediri.
Evaluasi dan reaksi dari ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap pemerintahan Aceh sendiri dan terlebih terhadap pemerintahan pusat RI dalam berbagai bentuk aksi dan diksi itu menurut kami tidaklah berlebihan, karena bagaimanapun para elite yang mewakili Aceh dalam perundingan damai itu harus memperlahatkan rasa tanggungjawabnya terhadap rakyat aceh.
Namun disisi lain ada pula penilaian dan ekspresi publik terhadap para elite itu sendiri ketika lobi politik, permintaan dan tuntutan yang disuarakan ke pemerintah aceh maupun pusat itu tidak membuahkan hasil dan semacam tidak ada harga sama sekali aspirasi yang dibawakan tersebut, sehingga para elite harus menerima konsekwensi sosilan dari publik dengan berbagai penilaian pula, diantaranya adalah mengenai berbagai ekpresi dan statement kekecewaan yang sering di dengarkan ke pusat dan kepublik selama ini oleh para elite Aceh terkait keseriusan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan MoU Helsinky melalui penjabaran UUPA serta turunannya, sepertinya sudah berbuih mulut mereka bahkan sampai mengeluarkan barbagai ancaman terhadap pusat namun semacam tak jua digubris oleh pusat, yang pada ujungnya para elite itu sendiri mendapat stigma, cibiran dan penilaian berbagai persepsi oleh publik, yang mirisnya opini publik menilai kecaman dan ancaman para elite terhadap pusat itu hanya merupakan "gertak sambal" yang kemudian diklarifikasi setelah pusat memberi reaksi balik dan yang lebih tak eloknya lagi rummor bahwa kritikan dan kecaman serta ancaman tersebut menjadi bargaining untuk mendapatkan kompensasi bagi personal dan kelompok tertentu saja, dan ini memang sudah menjadi rahasia umum dikalangan publik Aceh selama ini.
Nah, untuk saat ini soal pilkada kembali menjadi triger ketegangan antara para elite di Aceh sendiri maupun dengan pemerintahan pusat, publik kembali dipertontonkan semacam dagelan yang ujung-ujungnya nanti asumsi publik meyakini juga tetap akan mengikuti kebijakan dan keputusan pusat sebagaimana pengalaman terkait persoalan bendera sebelumnya.
Pada akhirnya, para elite Aceh kembali gagal dalam pertarungan percaturan politik dalam NKRI dan ujungnya para elite tersebut kembali menjadi cibiran dan bulian rakyat sendiri di Aceh.
Jika demikian yang terjadi, maka ada benarnya apa yang dikatan oleh ketua KPA Wilayah Lhok Tapaktuan tersebut diatas bahwa RI telah menggunakan Perdamaian sebagai trik politik semata, yang lebih mirisnya lagi menutut kami adalah trik politik tersebut dapat bertujuan menjatuhkan harkat dan martabat serta kewibawaan para elite Aceh yang sebelumnya ditokohkan dan jadi panutan akhirnya hilang rasa kepercayaan masyarakat sehingga Aceh tidak punya lagi figur tokoh yang dapat dijadikan referensi yang refresentatif dalam membanhun persatuan dan kekompakan dalam mengawal kebijakan bahkan untuk menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh semua komponen dan golongan di Aceh katena telah berhasil di pecah belah serta dibunuh karakternya.
Entahlah, ini hanya pendapat pribadi kami yang juga sudah sangat resah melihat dan merasakan apa yang terjadi pasca MoU Helsinky selama ini, jika ada yang tidak sependapat dan sepakat dari pembaca silakan dikoreksi dan klarifikasi.
