Aceh Singkil/liputaninvestigas.com - Bupati Aceh Singkil menanggapi pertanyaan/pandangan umum Anggota Dewan, Rabu (2/9/2020) terkait peningk...
Aceh Singkil/liputaninvestigas.com - Bupati Aceh Singkil menanggapi pertanyaan/pandangan umum Anggota Dewan, Rabu (2/9/2020) terkait peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pencapaian kesejahteraan yang tertuang dalam visi misi DulSaja.
Dulmusrid menjelaskan terkait pencapaian peningkatan mutu pendidikan di Aceh Singkil Sesuai visi 'cerdas' Indeks Pembangunan Manusia(IPM) diukur melalui pendekatan dimensi dasar, dimensi dasar tersebut yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan layak.
Terkait banyaknya faktor, untuk mengukur dimensi 'kesehatan' digunakan angka hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabung indikator angka melek huruf dan rata rata lama sekolah, adapun untuk mengukur hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata rata besarnya pengeluaran perkapita.
"IPM Kabupaten Aceh Singkil dari tahun ketahun menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup baik, dimana sejak tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 0,65 point pada tahun 2018 dan 0,89 point pada tahun 2019 yang lalu termasuk dalam kategori sedang," jelas Dulmusrid
Pada tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menganggarkan biaya sebesar, Rp2,4 milyar khusus untuk peningkatan mutu guru, sedangkan untuk peningkatan mutu siswa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menganggarkan sebesar Rp915 juta, sehingga anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan berjumlah Rp3,4 milyar atau 6% dari pagu Anggaran APBD dan OTSUS.
"Kualitas guru dan siswa kita sudah mampu bersaing dengan Kabupaten maju yang ada di Aceh, berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) bahkan ada yang beberapa bidang study guru kita memiliki nilai terbaik di Aceh," katanya.
"Siswa siswi kita juga cukup membanggakan, dua tahun berturut turut (2018-2019) selalu mengirimkan utusan ditingkat nasional, beberapa diantaranya, SD Negeri 1 Kuala Baru, SD Negeri 1 Rimo dan SD Negeri Tulaan," ujarnya.
Sedangkan terkait visi 'sehat' yang dipertanyakan beberapa waktu lalu, pembangunan kesehatan merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang dilaksanakan. Hal ini sudah tertuang dalam UU nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten.
Anggaran untuk Kesehatan yang di alokasikan Sebesar 10% dari dana APBD yang tersebar dibeberapa SKPK diantaranya Dinas Kesehatan, RSUD dan DP3AP2KB dengan tujuan untuk mencapai target pelayanan kesehatan yang direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2017-2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pelayanan kualitas kesehatan bagi masyarakat. untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan pelayanan kesehatan ada beberapa indikator bidang kesehatan yang sudah dicapai yaitu Stunting/anak kerdil, kematian ibu serta kematian bayi.
"Anak kerdil, tahun 2017 (38,7%) tahun 2018 (26,40%) dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi (14,40%),sedangkan kematian ibu melahirkan, 2017 (11 orang), 2018 (8 orang) dan 2019 turun menjadi 6 orang. Kematian bayi, 2017 (36 orang), 2018 bertambah (38 orang) dan 2019 turun lagi jadi (31 orang)," terangnya.
Upaya lainnya yang sudah dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kesehatan bagi masyarakat telah dilakukannya Akreditasi terhadap puskesmas di Aceh Singkil. "saat ini seluruh puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil sudah di akreditasi. Selain itu perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana terus kami lakukan sesuai rekomendasi hasil penilaian Akreditasi," tambahnya
Sementara pencapaian presentase visi Bupati 'sejahtera' mengatakan masih berupaya melakukan pendekatan kawasan berkaitan dengan akses, pendekatan individu pemberian bantuan dan subsidi, peningkatan pendapatan penduduk melalui nilai tambah petani dan lainnya.
"Mengupayakan peningkatan pendapatan orang miskin, seperti pemberdayaan ekonomi, wirausaha baru, pembiayaan UMKM, pemberdayaan ekonomi bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, peningkatan skill melalui pelatihan dan lain lain," ungkapnya.
Tambahnya, mengupayakan pengurangan beban bagi orang miskin seperti, beasiswa anak miskin, kesehatan gratis, rumah layak huni. Tutupan hutan, tutupan lahan bertujuan pengambilan fungsi ekosistem, pengembalian kesuburan tanah, untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai pendorong perekonomian bekerjasama dengan investor sektor swasta untuk ikut serta dalam proses membangun di Aceh Singkil, sehingga kita harapkan kedepan dapat mengurangi angka kemiskinan.
"Industri yang sudah dibuat saat ini, pembayaran pajak dengan transaksi non tunai dan sudah dilakukan MOU antara Pemda Aceh Singkil dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, melalui pembayaran Briva, khususnya pembayaran PBB. Dan pada tahun 2021 akan dilakukan pemuktahiran data zona nilai tanah, bekerjasama antara kantor pertanahan Aceh Singkil dengan BPKK Aceh Singkil dan akan menerapkan pembayaran BPHTB online, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PAD," demikian pintanya.||RN
