liputaninvestigasi.com - Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI ) Aceh, Ronny Hariyanto, meminta Dinas Sosial Aceh Timur mengumumkan...
liputaninvestigasi.com - Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI ) Aceh, Ronny Hariyanto, meminta Dinas Sosial Aceh Timur mengumumkan data penerima dana BLT covid 19 yang berasal dari APBK Aceh Timur ke publik, agar dapat diketahui bersama, dan dapat memberi cerminan transparansi yang kuat dan valid terkait distribusi dana bantuan sosial tersebut.
"Sebaiknya dibuka saja dengan sedemikian rupa, jangan sembunyi - sembunyi, jumlah totalnya berapa dari Rp.30,7 miliar itu, untuk berapa orang, dan masing - masing dapat berapa, dan siapa saja penerimanya, jadi bisa sama - sama kita cek, misalkan dipajang per desa, setidaknya itu dapat mengatasi polemik," kata Ronny, Selasa 22 September 2020.
Menurut Ronny, pendistribusian dana tersebut belum sepenuhnya transparan, dan berpotensi menjadi polemik bagi warga awam di pedesaan.
"Sampai detik ini masih banyak polemik BLT, baik dari dana desa maupun APBK, masih banyak masyarakat yang mengeluh dan merasa berhak dapat bantuan, tapi terombang - ambing tak tentu arah, mereka nanya kepala desanya, mereka dapat jawaban berbeda - beda, ada yang dicap orang mampu, dan tak jarang dapat jawaban arogan dan terkesan melecehkan dari oknum, ada juga yang mempertanyakannya ke dinas sosial, terkadang juga diminta kembali selesaikan di tingkat desa, jadi hal - hal seperti ini kan mesti diselesaikan oleh pemerintah dengan baik dan solutif," ujar putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu.
Dia juga mempersoalkan besaran BLT APBK yang diperoleh per KPM, yang menurutnya berbeda dengan informasi berkembang sebelumnya.
"Kalau tidak salah waktu itu ada sekilas informasi seharusnya per orang dapat Rp.2,7 juta, dan itu untuk 6000 penerima, lalu sekarang kenapa jadi Rp. 1,2 juta, ini harus dijelaskan ke publik, mungkin saja kami saat itu salah dan dapat informasi belum akurat, atau mungkin saja pemerintah punya alasan lain, nah yang penting harus ada penjelasan yang masuk akal, ke masyarakat" tandasnya.
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Aceh itu pun berharap, polemik BLT di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, dan memberi solusi terbaik bagi masyarakat.
"Jangan ada diskriminasi, jangan ada bantuan begini malah jadi ribut, dan mereka yang merasa dirinya berhak dapat bantuan tapi tidak mendapatkannya, setidaknya diberi penjelasan dan solusi terbaik yang masuk akal, jangan jawaban asal - asalan yang membuat polemik malah jadi berkepanjangan, apalagi banyak warga yang mengeluhkan sikap arogansi dari oknum aparat desa, ketika mereka bertanya tentang nasibnya," cetus aktivis cadas itu.
Ronny juga mendorong agar penerima BLT dana desa diumumkan di tingkat desa, untuk menghindari polemik dan kecemburuan sosial.
"Semuanya harus jelas dan transparan, siapa mendapat apa, berapa banyak dan kapan, mungkin saja ada desa yang tinggi tingkat polemiknya serta belum memajang siapa saja mendapat bantuan - bantuan tersebut, ya bisa memajangnya, agar bisa dicek sama - sama, jadi aparat desa pun terbantu dan tidak jadi bulan - bulanan serta gunjingan warga, karena dugaan praktek sembunyi - sembunyi," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
