Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevalua...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun No 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Evaluasi yang di maksud oleh YARA adalah pada pasal 65 dan 66 yang menyebutkan, pada saat qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 tahun sejak qanun ini di undangkan dan peraturan qanun ini harus di tetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak qanun ini di undangkan. Banda Aceh, Sabtu, (8/8/2020).
"Kami mendesak agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi pasal 65 dan 66 yang mengatur tentang jangka waktu pengalihan status bank di Aceh ke dalam bentuk syari'ah semuanya", kata Safar.
YARA banyak mendapat keluhan dari berbagai pihak tentang proses pengalihan bank konvensional ke syariah saat ini, dan yang paling berdampak adalah masyarakat kecil yang biasanya menggunakan fasilitas bank konvensional seperti anjungan setor tunai mandiri, fasilitas kredit, fasilitas ATM dan banyak lagi yang biasanya ada di bank konvensional namun tidak ada di bank syariah.
Apalagi setiap rekening warga Aceh maupun kegiatan usaha di Aceh sekarang wajib di syari'ah kan ini dapat menghambat proses pembangunan ekonomi masyarakat. "Kami mendapat keluhan dari warga masyarakat jika saat ini mesin anjungan setor tunai Mandiri sudah tidak ada lagi di Aceh, dan masyarakat yang akan melakukan transaksi setor harus ke bank langsung dengan antrian yang panjang, padahal hanya mau setor 100 atau 500rb untuk berbagai keperluan, ini kan sudah mempersulit masyarakat, itu satu contoh kecil belum yang lainnya", terang Safar
YARA menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA mengevaluasi Qanun tersebut, dengan memberikan pilihan kepada masyarakat Aceh bank mana yang akan di pilih, karena jika di lakukan seperti saat ini sebagaimana di atur dalam Qanun LKS, maka banyak masyarakat yang hak untuk menentukan pilihan fasilitas perbankan akan terampas dan ini bertentangan dengan konstitusi, oleh karena itu YARA mendesak agar di lakukan evaluasi atas Qanun LKS ini.
"Bagi warga Aceh dan pelaku usaha di Aceh saat ini di paksakan harus membuka rekening di Bank Syari'ah, kalau pun tidak bersedia dan masih ingin di bank konvensional maka proses transaksi nya harus ke luar Aceh dimana ada bank konvensional, ini kan mempersulit, sementara fasilitas bank syariah belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha saat ini di Aceh, belum lagi dengan penutupan kantor kantor bank konvensional di Aceh akan berdampak pada sektor lainnya, ini perlu kajian lebih luas dengan berbagai pihak terutama pelaku usaha yang menggunakan jasa perbankan agar semangat menegakkan syariat di Aceh tidak malah membuat masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menjadi resah dan menghambat pembangunan ekonomi", terang Safar.
YARA juga saat ini sedang mempersiapkan diskusi tentang dampak dari Qanun LKS ini.
