Aceh Singkil/liputaninvestigasi.com- Sidang Paripurna penyampaian LKPJ Bupati Aceh Singkil banyak dianggap belum sesuai oleh tim Pansus D...
Aceh Singkil/liputaninvestigasi.com- Sidang Paripurna penyampaian LKPJ Bupati Aceh Singkil banyak dianggap belum sesuai oleh tim Pansus DPRK Kabupaten Aceh Singkil.
Hal ini dijelaskan oleh Ketua Tim Pansus Satu DPRK H Bainuddin Ondo saat menyampaikan hasil Pansusnya dilapangan.
"Ada beberapa kebijakan Pemerintah Aceh Singkil yang kami nilai tidak tepat dan bisa dijadikan program prioritas," ucap H Bainuddin. Rabu (20/05/2020).
Menurutnya, kerja sama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan salah satu Universitas terkenal yakni Universitas Gajah Mada (UGM) yang dinilai dokumen yang dihasilkan dari kerja sama tersebut tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Bupati pada saat penyampaian LKPJ pada 15 Mei yang lalu. Dokumen tersebut sampai saat ini belum bisa dijadikan program-program prioritas Kabupaten.
"Sehingga kami menilai ada pemborosan anggaran dalam kerja sama tersebut dan perlu dilakukan penenlusuran lebih mendalam," terang Bainuddin.
Ia juga menambahkan, ada beberapa item yang disoroti saat melakukan Pansus seperti Aset Pemda berupa tanah yang jelas jelas milik daerah namun tidak terurus.
"Kami juga meminta kepada Pemerintah pada tahun 2021 agar seluruh aset Pemda harus sudah tersertifikasi baik aset bergerak maupun tidak bergerak agar tidak menjadi persoalan kedepan dan kami juga menilai Pemerintah tidak ada transparansi dalam hal dana simpan pinjam," imbuhnya.
Penulis: Rusid Hidayat Berutu
