liputaninvestigasi.com - Aktivis HAM, Ronny Hariyanto, mengatakan, Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M.Thaib, SH, alias Rocky, nantinya bisa...
liputaninvestigasi.com - Aktivis HAM, Ronny Hariyanto, mengatakan, Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M.Thaib, SH, alias Rocky, nantinya bisa didesak mundur di tengah jalan oleh publik, jika tetap mempertahankan dua pejabat dinas yang kini sedang heboh diberitakan didera masalah soal dugaan perbuatan tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
"Dikhawatirkan, masyarakat bisa desak bupati mundur di tengah jalan, jika bupati hanya diam dan dicurigai tetap bersikeras mempertahankan bawahannya yang diduga bermasalah itu, bahkan dugaan publik bisa bermacam - macam nanti terhadap Bupati Rocky," kata Ronny, Jumat 20 Maret 2020.
Menurut Ronny, sebaiknya Bupati Rocky, tidak menganggap sepele perbuatan anak buahnya itu, apalagi saat ini telah menjadi sorotan publik, bahkan di seluruh Aceh.
"Sebaiknya bupati jangan anggap enteng, sebab skandal ini nantinya bisa menimbulkan efek bola salju (Snowball effect) yang bisa terus menggelinding membesar dan berbahaya, baik secara sosial maupun politik, jika bupati tidak segera bertindak, dikhawatirkan bisa berdampak pada elektabilitas politik, yang akan menggerusi mesin politik dan dirinya sendiri nantinya, karena ini berkaitan dengan moral dan keadilan," cetus mantan Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh tersebut.
Putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu, mendesak Bupati Aceh Timur, segera melakukan penyelidikan internal terkait dugaan kasus bawahannya itu, dan mengumumkan hasilnya secara terbuka ke publik.
"Kita minta Bupati Rocky, lakukan penyelidikan internal, tindak jika mereka memang terbukti bersalah, dan umumkan hasilnya ke publik, karena jika tidak dilakukan, dikhawatirkan itu akan menjadi boomerang bagi Bupati Rocky sendiri kedepannya, karena diduga mempertahankan pejabat bermasalah," ungkapnya.
Menurut Ronny, warga Aceh Timur, berhak dipimpin oleh orang - orang yang bersih di lembaga pemerintahan, dan berhak mengkritik dan menuntut dilakukannya tindakan, jika ditemukan adanya penyimpangan di seluruh intansi pemerintahan.
"Warga Aceh Timur, berhak menuntut digelarnya pemerintahan yang bersih, tanpa Korupsi, Premanisme, Kekerasan, dan Skandal di lembaga pemerintahan ini," tegas Ronny.
Di akhir pernyataannya, Ronny juga mengkritik lembaga legislatif dan para penyeru syariat islam, yang terkesan bungkam terkait dugaan kasus yang sangat heboh diberitakan dan sudah menjadi perbincangan publik dua pekan terakhir itu.
"Kemana dewan, koq tidak bersuara, ada apa?. Dan kemana juga mereka, termasuk ormas yang selama ini garang menyuarakan syariat Islam, sangat garang ketika orang kecil yang dirazia dan dicambuk, tapi ini giliran pejabat bermasalah, koq tidak ada yang nongol satu pun, atau pura - pura tidak tahu, ada apa ini?," pungkas Ronny menutup keterangannya.
