liputaninvestigasi.com - Setelah beberapa hari yang lalu, PT PIM sempat hangat diperbincangkan oleh masyarakat karena telah berhenti bero...
liputaninvestigasi.com - Setelah beberapa hari yang lalu, PT PIM sempat hangat diperbincangkan oleh masyarakat karena telah berhenti beroperasi sementara dari bulan November 2019 dengan alasan pasokan Gas dari PT Medco belum ada.
Sekarang lagi-lagi PT PIM menjadi perbincangan di masyarakat kembali karna dugaan kasus korupsi pupuk bersubsidi yang saat ini kasusnya sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Sumatera Utara setelah dilaporkan oleh Projo.
Menurut Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, PT PIM termasuk salah satu koorporasi raksasa yang ada di Aceh dan mengambil sumber daya alam Aceh selama ini namun belum memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan Aceh dan kesejahteraan rakyat Aceh terutama yang tinggal di dekat lingkungan PT PIM. Beberapa kali Gas amonia sempat keluar dan mengorbankan masyarakat.
"Tentunya disini kami selaku mahasiswa sangat kecewa dengan dua kasus yang saat ini ada di PT PIM," ungkapnya, Jum'at 10 Januari 2020.
Pertama, mereka dari BEM FH Unimal kecewa dengan berhenti beroperasinya PT PIM semenjak bulan November 2019 kemarin, meskipun sesaat dan aktif lagi pada 15 Januari 2020 namun hal tersebut memberikan efek yang sangat luas terhadap masyarakat khususnya petani.
"PT PIM memberikan alasan bahwa pasokan Gas dari PT Medco belum sampai, lalu apa gunanya Lumbung Gas yang ada di sekitaran Lhokseumawe dan Aceh Utara seperti yang ada di PT PHE?" cetusnya
Kemudian yang kedua pihaknya sangat mengecam terkait diindikasikan terjadinya korupsi di tubuh PT PIM mengenai pupuk bersubsidi yang merugikan Negara sejumlah Rp90 milyar dan saat ini kasusnya berada di Kejati Sumatera Utara setelah dilaporkan oleh Projo.
Ia mengaku selama ini Petani sangat banyak mengeluhkan terkait langkanya pupuk bersubsidi, beberapa kali masyarakat menghubungi mahasiswa untuk bisa mengadvokasikan permasalahan tersebut. Dan sekarang akhirnya telah muncul titik terangnya kenapa pupuk bersubsidi langka
"Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai, kami akan melihat progresnya sejauh mana," tegasnya
Mahasiswa meminta BPK agar bisa mengaudit PT PIM secara keseluruhan dan meminta KPK untuk bisa menginvestigasi kasus dugaan korupsi ini, karena diindikasikan telah merugikan Negara sejumlah Rp90 milyar. Menurutnya ini adalah nilai yang sangat fantastis. KPK diminta harus ikut juga turun tangan dalam mengawal kasus ini dan melakukan investigasi, karena dengan jumlah Kerugian yang sebesar itu pasti ada oknum pimpinan jajaran PT PIM yang bermain.
"Kami BEM FH Unimal sangat kecewa, yang seharusnya pupuk subsidi bisa dinikmati oleh masyarakat umum, namun yang terjadi masyarakat harus merasakan derita dengan kelangkaan pupuk subsidi," ungkapnya
Ia menambahkan, ketika tidak bisa memberikan kontribusi lebih untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan oleh PT PIM, minimal jangan ikut menyengsarakan rakyat dengan Indikasi korupsi pupuk subsidi tersebut
"Kami akan mengawal kasus tersebut karena korupsi adalah musuh kita bersama," tutup Muhammad Fadli selaku ketua BEM FH universitas Malikussaleh tersebut.
