Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengantar satu unit 'pesawat' dan mobil' ke Gedung De...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengantar satu unit 'pesawat' dan mobil' ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Pesawat yang diberi nama 'Dhuafa Airline' dan mobil dengan nama 'PO-Dhuafa" diantar ke DPRA, Banda Aceh, Kamis (12/12/2019).
"Penyerahan miniatur pesawat Dhuafa Airline dan mobil PO Dhuafa sebagai bentuk penolakan kami terhadap rencana pengadaan pesawat dan pembelian mobil dinas dalam APBA Perubahan, karena kedua hal tersebut melukai rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Safar
"Pemerintah Aceh bersemangat untuk membeli pesawat dan mobil mewah untuk dinas, tapi menunda pembangunan 1.100 rumah Dhuafa," tambah kata Ketua YARA, Safaruddin kepada awak media di Media Center Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
YARA meminta DPR Aceh untuk mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membatalkan rencana pembelian empat unit pesawat perintis N 2019 tersebut walaupun sudah dilakukan perjanjian kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Pesawat' dan 'mobil' PO Dhuafa ini diantar dengan menggunakan becak. Kedua 'alat transportasi' itu sempat mengelilingi tiang bendera di halaman gedung, sebelum mendarat atau parkir di Media Center DPRA.
Dhuafa Airline' dan mobil bermerek 'PO-Dhuafa' yang terbuat dari styrofoam dan dicat warna kuning itu, diserahkan kepada anggota DPRA, Bardan Sahidi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Bardan Sahidi mengatakan, "pemerintah Aceh memesan 4 pesawat Nurtanio (N219) produksi PT Dirgantara Indonesia (DI). Pembelian pesawat itu belum pernah dibahas dengan pihak legislatif".
Menurut Bardan, masyarakat Aceh saat ini belum butuh pesawat. Sekarang yang dibutuhkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh, pemenuhan kebutuhan dasar, rumah dhuafa, gizi buruk. Itu yang sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat Aceh.
Bardan menambahkan, bahwa rencana Pemerintah Aceh mengadakan empat pesawat N219 melalui PT Dirgantara Indonesia patut ditolak secara tegas oleh DPRA. Sehingga kebijakan anggaran Aceh tidak lagi salah kelola karena itu hanya kepentingan para elite.
Saat datang ke DPRA, YARA juga ditemani beberapa masyarakat miskin. Mereka yang sebelumnya tinggal di Barak Bakoy, Aceh Besar, yang masih tinggal di rumah singgah Dinas Sosial Aceh.
