Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Salah satu upaya nyata melalui penandatanganan kesepahaman bersama antara Pemerintah Aceh dengan Kon...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Salah satu upaya nyata melalui penandatanganan kesepahaman bersama antara Pemerintah Aceh dengan Konsorsium Perguruan Tinggi untuk penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari 23 Perguruan Tinggi dari berbagai kabupaten/kota.
Pemerintah Aceh melalui Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) menyelenggarakan rapat tahunan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh, yang diikuti oleh unsur pemerintah daerah dari 23 Kabupaten/kota serta elemen lainnya seperti kalangan akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, pelaku UMKM serta perwakilan komunitas. Di Aula Prof A.Madjid Ibrahim Lantai 4 Bappeda Aceh pada tanggal 3 dan 4 Desember 2019.
Hal itu mencakup aspek strategis yaitu aspek pendidikan dengan upaya untuk melahirkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan dunia industri, memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di pasar global, memiliki karakteristik dan etika sosial yang baik, serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi diri sendiri ataupun orang lain dalam rangka mengurangi pengangguran.
Aspek Penelitian melalui penelitian-penelitian yang mendukung lahirnya kebijakan publik (public policy) dan penelitian yang bersifat aplikatif dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, Pemerataan Kesejahteraan, serta pencegahan Stunting terutama pada daerah kantong-kantong kemiskinan; serta aspek pengabdian masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan yang secara langsung memberi dampak terhadap masyarakat miskin dan rentan yang berada di daerah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya, melalui revitalisasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari pola konvensional menjadi KKN Inovatif, pengembangan pusat-pusat inkubasi bisnis, serta berbagai bentuk pengabdian masyarakat lainnya dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, Pemerataan Kesejahteraan, serta pencegahan Stunting.
Kegiatan tahun ini mengambil tema “Sinergisitas Multipihak dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh”. Tema ini merupakan refleksi dari usaha penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak terutama setelah masa konflik berkepanjangan melanda Aceh dimana saat itu angka kemiskinan Aceh mencapai 28,86% setelah bencana tsunami. Melalui usaha dari berbagai elemen masyarakat, angka kemiskinan Aceh saat ini sudah di angka 15%.
Melalui rapat koordinasi tahunan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Aceh berupaya menyatukan sinergi multipihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Dengan inisiasi ini diharapkan akan muncul inovasi-inovasi baru berbasiskan penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh dalam agenda penanggulangan kemiskinan sehingga program yang dilakukan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta diharapkan bisa berdampak untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Aceh.
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat membuka RAKOR menyampaikan harapan Pemerintah Aceh terkait program program inovatif untuk penanggulangan kemiskinan bisa terus dilahirkan di kampus-kampus di seluruh Aceh dengan dukungan berbagai pihak yang bersinergi dengan baik dan tukar-menukar atau saling mengisi keahlian untuk penguatan yang dilakukan.
Pada rakor tersebut, Plt. Gubernur Aceh juga ikut me-launching beberapa produk TKP2K Aceh yang sebelumnya diserahkan oleh kepala Bappeda Aceh. Produk tersebut antara lain Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Aplikasi Elektronik Sistem Database Penanggulangan Kemiskinan (e-SEDEKAH). Aplikasi Analisis Kemiskinan (berbasis excel), Dokumen Multi Stakeholder Partnerships (MSP), Website TKP2K Aceh, Buku Menu Penanggulangan Kemiskinan, dan Buku Saku Penanggulamgan Kemiskinan. Dokumen-dokumen ini akan dijadikan pegangan bagi berbagai stakeholder yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh dan kabupaten/kota.
Selain penandatangan kesepahaman bersama dengan perguruan tinggi, acara rapat koordinasi juga diisi dengan pemaparan materi dari Pihak Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Atsiri Research Centre Unsyiah serta dari Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh yang diwakili oleh Hj. Illiza Saaduddin Djamal selaku Sekretaris Forbes.
Di hari kedua para peserta melahirkan rekomendasi bersama sebagai tindak lanjut rapat koordinasi. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disepakati antara lain (1) Pemerintah Aceh Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh akan melakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu atau Data terpadu Kesejahteraan Sosial, hal ini akan dikoordinasikan oleh TKP2K Aceh; (2) Penanggulangan Kemiskinan akan dilaksanakan berbasis Kawasan dengan melibatkan semua stakeholder; (3) Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data utama satu data dalam penanggulangan kemiskinan; (4) Pelibatan perguruan tinggi dalam sinergitas multipihak penanggulangan kemiskinan; (5) Revitalisasi Kelembagaan TKP2K Aceh dan TKPK Kabupaten/Kota agar lebih efektif dengan diberikan peran dengan lebih baik lagi.||NB
