Aceh Utara/liputaninvestigasi.com - Kepala Perwakilan YARA Aceh Utara, Iskandar, mendukung langkah masyarakat yang meminta di hibahkan ...
Aceh Utara/liputaninvestigasi.com - Kepala Perwakilan YARA Aceh Utara, Iskandar, mendukung langkah masyarakat yang meminta di hibahkan besi tua eks PT AAF. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera walaupun tinggal di lingkar pabrik pupuk yang besar. Menurut Iskandar ini merupakan konsekuensi dari PT PIM yang sudah beroperasi puluhan tahun, namun gagal membangun kesejahteraan warga di sekelilingnya, Selasa, 8 Oktober 2019.
"Kami mendukung masyarakat yang minta dihibahkan besi bekas di PT AAF, karena besi tersebut masih bisa di jual dan uangnya di pergunakan untuk berbagai keperluan masyarakat sekitarnya, dan ini masuk akal karena selama puluhan tahun PT PIM tidak melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya," terang Iskandar.
YARA mendesak Plt Gubernur Aceh untuk menyelesaikan permasalahan warga dengan PT PIM sesegera mungkin, jangan sampai permintaan masyarakat ini di anggap kecil dan angin lalu, konflik ini bisa saja besar karena menyangkut hak hidup publik, jangan sampai konflik meluas seperti dalam kasus PT EMM baru Plt Gubernur mendengar aspirasi pengunjuk rasa, sehingga akan menimbulkan stigma terhadap investasi khususnya untuk kawasan KEK Arun.
"Kami harap Plt Gubernur Aceh mendengar aspirasi masyarakat yang menuntun ke PT PIM, jangan sampai aspirasi ini di anggap kecil dan di abaikan karena kalau sudah meluas bisa menimbulkan berbagai hal nantinya terutama dalam investasi di kawasan KEK Arun, jangan seperti kasus PT EMM, merespon ketika sudah meluas," kata Iskandar.
YARA mendesak Plt Gubernur Aceh agar membuat aturan, baik Qanun maupun Pergub untuk mengatur pengelolaan dana Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengontrol perusahaan agar sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
"Kami minta agar Pemerintah Aceh mengeluarkan aturan baik itu Pergub maupun dengan mengusulkan Qanun ke DPRA untuk mengontrol dana CSR perusahaan di Aceh, sehingga alokasi dananya sinergi dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutup Iskandar.
