Bireuen/liputaninvestigasi.com - 7 Desember 2016 menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Aceh, khususnya Pidie Jaya dan Bireuen. Gempa yan...
Bireuen/liputaninvestigasi.com - 7 Desember 2016 menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Aceh, khususnya Pidie Jaya dan Bireuen. Gempa yang berkekuatan 6,5 skala richter memakan korban yang tidak sedikit. Setidaknya 104 orang meninggal dunia, 857 luka-luka dan 45.000 orang yang harus mengungsi.
Beberapa janji janji pemerintahan dalam membangun infrastruktur dan rumah korban akibat gempa sudah mencapai waktu 2 tahun lebih. Tetapi masih ada masyarakat yang mengeluh belum menerima bantuan.
Khususnya Bireun, berdasarkan fakta dan hasil verifikasi oleh tim fasilitator rehab rekons, jumlah rumah rusak di Bireuen akibat gempa bumi sebanyak 180 unit, yang terdiri atas rusak berat atau yang harus dibangun kembali sebanyak 38 unit. Rumah rusak atau rumah yang perlu direhab sebanyak 142 unit.
Pemerintah memberikan dana stimulan sebesar Rp 85 juta untuk rumah rusak berat dan Rp 20 juta untuk rumah rusak ringan. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 6 miliar lebih.
Kalak BPBD Bireuen, M Nasir SP MSM dalam laporannya mengatakan, rumah rusak akibat gempa sebanyak 142 unit tersebar di 21 desa di Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam.
Arisky RM presidium BEM Unimal mengatakan, memang benar untuk beberapa daerah di Bireun sudah ditindaklanjuti dengan peletakan batu pertama, seperti di Geulumpang Bungkok Kecamatan Samalanga, itupun pada tahun 2018 dan untuk pembangunan dan bantuan akan dilakukan secara bertahap.
Tetapi menurutnya, pihak Pemkab harus memberikan atau mengatakan secara real kapan tindak lanjut pertahap akan berlangsung dan disertai waktu yang pasti. Agar, masyarakat mengetahui bahwa rumah mereka yang diakibatkan oleh gempa akan dibangun, bukan hanya janji pembangunan yang hanya bisa mereka nikmati.
Dengan itu masyarakat korban gempa yang mengeluh belum mendapatkan tindakan dari pemerintah akan kembali menaruh harapan kepada pemerintah agar bantuan yang diharapkan segera ditindak lanjuti.
Dan juga ada yang hanya menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk pembongkaran karena sudah miring atau akan roboh pada saat itu dan sampai sekarang belum menerima bantuan daripada pemerintahan.
"Kita berharap pemerintah agar lebih transparan dalam mengelola dana pembangunan, agar meminimkan kasus tindak korupsi," kata Riski.
