Aceh Singkil/ liputaninvestigasi.com- Konflik lahan kelompok Tani Sejahtera (KTS) Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Sin...
Aceh Singkil/ liputaninvestigasi.com- Konflik lahan kelompok Tani Sejahtera (KTS) Desa Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil belum juga diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil, Senin (30/09/2019).
Lahan yang berada di perbatasan Aceh dan Sumut tepatnya antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ini sampai saat ini masih bersengketa antara Kelompok Tani Lae Balno dengan warga Desa Saragih Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumut.
Ponisan Sekretaris Desa Lae Balno menjelaskan, bahwa lahan yang dimiliki kelompok tani Desa Lae Balno ini berada di wilayah Aceh dan belum masuk ke Perbatasan Sumut.
"Lahan kelompok ini masih di wilayah Aceh, namun para warga kabupaten sebelah terus saja membuka lahan ini dan mengklaim bahwa itu masuk ke wilayah Sumut," kata Ponisan.
Ia menyebutkan, pada tanggal (28/08) yang lalu Pemda Aceh Singkil melalui Kabag Pemerintahan yang diwakilkan telah turun kelapangan dan mengecek langsung lokasi lahan yang terjadi sengketa. Saat di ukur menggunakan GPS memang daerah itu masih milik Aceh.
Saat itu pihaknya meminta kepada Pemda Aceh Singkil agar secepatnya menyelsaikan persoalan tersebut, namun sampai saat ini hal itu belum juga dilakukan oleh Pemda.
"Apa kita tunggu dulu ada korban berjatuhan baru Pemda mau menyelesaikannya," tegas ponisan.
Sebelum Kabag Pemerintahan turun kelapangan waktu itu. Warga Desa Saragih Barat dan Sarma Nauli melakukan aktivitas di lokasi itu namun anggota kelompok tani Lae balno sejahtera tersebut melarang mereka sekaligus menyurati Muspika, sehingga turunlah perwakilan kabag Pemerintahan pada saat itu.
"Kami berharap sengketa lahan tersebut secepatnya diselesaikan oleh Pemda, Kami bisa membuktikan alas hak atas lahan tersebut itu milik KTS Desa Lae Balno," tuturnya.
Sementara itu Azwir SH yang saat itu menjabat Kabag Pemeritahan Aceh Singkil menjelaskan bahwa persoalan lahan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemda karena berada di perbatasan antara Aceh dan Sumut.
"Dulu memang kami pernah ke lokasi, namun Pemda tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri karena itu tugas Pemerintah Provinsi, mengingat daerahnya berada di Perbatasan," terang Azwir.
Ia juga mengaku, persoalan Itu sudah ditindaklanjuti ke Provinsi untuk menyelsaikan persoalan tersebut, namun sampai sekarang belum ada keputusan dari sana. Kalau ditangani oleh pemda itu tidak juga mungkin karena sudah menyangkut masalah batas Aceh dan Sumut, harus melibatkan Provinsi.
"Dari Provinsi pun sebenarnya sudah pernah turun kelapangan, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut," ungkapnya
Sebelumnya, Kelompok Tani Desa Lae Balno mengamankan dua orang warga Desa Saragih Barat yang sedang melakukan pembukaan lahan, dari hasil perjanjian antara warga Saragih Barat dan Kelompok Tani Desa Lae Balno, Kepala Desa Saragih Barat ngotot tak mau meneken Surat Perjanjian tersebut tanpa alasan yang jelas.
Penulis: Rusid Hidayat Berutu
