BANDA ACEH/liputaninvestigasi.com - Kata Referendum kembali diangkat di Aceh melalui pernyataan dari Muzakir Manaf alias Mualem beberapa ...
BANDA ACEH/liputaninvestigasi.com - Kata Referendum kembali diangkat di Aceh melalui pernyataan dari Muzakir Manaf alias Mualem beberapa hari lalu. Kata referendum itu menjadi isu sangat heboh hingga ke tingkat nasional setelah adanya respon tokoh nasional Aceh Muhammad Nazar yang notabenenya sebagai tokoh inti perjuangan referendum Aceh sejak tahun 1999.
Kenapa jadi heboh? Ya, pasalnya Nazar memang menjadi simbol perjuangan sipil dan tokoh nomor wahid perjuangan referendum Aceh sejak 1999. Respon Nazar memang banyak ditunggu publik di Aceh dan nasional. Banyak wartawan menghubunginya begitu Muzakkir Manaf coba angkat kata referendum tetapi selama dua hari Nazar susah dihubungi dan tidak pula mengirim komentar sedikitpun.
Gerakan perjuangan referendum sangatlah melekat pada dirinya yang diorganisirnya sejak 1999 melalui lembaga Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA). Gerakan perjuangan referendum itulah yang mengantar dirinya menjadi tahanan politik berkali-kali hingga sempat diasingkan ke penjara di pulau Jawa pada 2004-2005.
Sebelum adanya respon Nazar, kata referendum yang diangkat oleh Muzakkir dalam suasana hiruk pikuk paska Pilpres yang menghasilkan kekalahan pasangan Capres Cawapres Prabowo Sandi yang menjadi jagoan Muzakkir Manaf serta pendukung lainnya masih menjadi isu biasa-biasa saja. Di Aceh, memang setiap ada sesuatu yang bernuansa protes terhadap pemerintah pusat kata referendum sering dibangkitkan kembali. Dan dari hasil investigasi dalam masyarakat, mengungkapkan kata referendum itu lebih cepat mempengaruhi rakyat sebab sejak 1999 telah berhasil ditancapkan oleh SIRA menjadi ideologi perjuangan sosial rakyat.
Setelah adanya pernyataan Nazar, isu referendum yang diangkat Muzakir Manaf itu menjadi pro dan kontra, hingga kalangan pemerintah RI pun ikut merespon serius. Kata referendum mengingat masyarakat Aceh kembali pada tahun 1999, lebih 2 juta rakyat Aceh pada masa itu menuntut referendum di Halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh di bawah komando perjuangan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA).
Sehingga gerakan damai referendum itu menjadikan isu Aceh mulai terkenal di mata internasional, nilai tawar Aceh mulai terbentuk dengan pemerintah RI dan kata merdeka menjadi tidak tabu lagi di seantero Aceh. Bahkan beberapa hal kecil seperti pelabuhan bebas Sabang mulai diberikan kembali untuk Aceh dan pemerintah RI mulai menyusun solusi otonomi luas untuk Aceh yang kemudian diwujudkan melalui undang-undang nomor 18 tahun 2001. Semuanya mulai menampakkan pandangan yang penuh perhatian terhadap Aceh dengan adanya gerakan SIRA waktu itu.
Sementara sebelum lahirnya gerakan perjuangan SIRA yang mengkampanyekan referendum penentuan nasib sendiri, penegakan HAM, keadilan dan demokrasi untuk Aceh, berbagai stigma jelek selalu diarahkan ke GAM oleh pemerintah RI dan masyarakat luas di Aceh.
Namun dengan adanya pengorganisiran gerakan perjuangan referendum di bawah komando SIRA, nama GAMpun tidak mudah lagi distigmakan dengan stigma-stigma jelek, internasional dan pemerintah RI mulai menaruh perhatian ke Aceh dan bahkan SIRA dulu turut menciptakan kondisi GAM menjadi dekat dengan rakyat.
Dampak dari strategi dan hasil pergerakan itu menyebabkan SIRA kemudian sempat dituding sebagai sayap politik GAM meskipun sama sekali bukan organisasi underbow GAM. Memang, selain memperjuangkan referendum, isu HAM, keadilan dan demokrasi, SIRA juga aktif melakukan gerakan internasionalisasi isu Aceh melalui gerakan diplomasi internasionalnya di banyak negara di Eropa, Amerika dan Asia.
Kala itu, SIRA membuat perwakilan-perwakilannya di berbagai negara selain di kota-kota provinsi Indonesia. Secara simultan gerakannya di Aceh terus berjalan hingga ke grassroot.
Seperti diketahui gerakan perjuangan referendum yang pertama kali digelar di Aceh berhasil dan sukses menjadi gerakan perjuangan rakyat sejak 1999 hingga baru dihentikan karena adanya perjanjian damai yang dikenal dengan MoU Helsinki antara GAM dan RI.
Tetapi lembaga Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) hingga saat ini belum bubar, tapi gerakan perjuangan referendumnya berhenti karena lahirnya perjanjian damai di Helsinki dan dilakukan opsi menyerahnya GAM dalam NKRI sebagaimana secara jelas termaktub dalam pembukaan perjanjian damai tersebut.
Nazar dan beberapa aktivis perjuangan referendum yang ikut aktif pada 1999 yang dikonfirmasi liputaninvestigasi.com membenarkan bahwa lembaga Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) belum bubar dan Muhammad Nazar masih sebagai Ketua Dewan Presidium SIRA. Namun karena GAM di dalam MoU Helsinki sudah mengakui dan memasukkan Aceh dalam negara RI secara terbuka di depan masyarakat internasional dan statusnya menjadi lebih kuat dari apa yang pernah dilakukan Persatuan Ulama Aceh (PUSA) pada 1945 ketika mengumumkan Aceh bergabung dalam negara baru RI dan hasil perundingan DI/ TII di Lamteh pada 1957 yang berdamai dengan pemerintah orde lama RI.
Bagi Indonesia, isi perjanjian damai Helsinki dengan GAM pada 2005 itu yang paling penting adalah GAM telah ikut memasukkan Aceh ke dalam NKRI secara full dan terbuka di depan Internasional. “Lalu kamipun di SIRA sejak 2006 ya menghentikan gerakan perjuangan referendum secara terbuka," jelas Muhammad Nazar kepada media ini. Sabtu (1/6/2019)
"Jadi SIRA masih ada dan belum bubar, demikian juga referendum sebagai hasil kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau belum bubar tapi berhenti karena adanya suatu realitas yang diketahui dan dijalankan seluruh pihak terkait bersama rakyat Aceh yaitu perjanjian damai Helsinki. Makanya tidak ada yang harus marah ketika ada yang mengatakan GAM sudah menyerah dalam NKRI. Kata menyerah itu memang terkadang bikin malu tetapi itu kan terjemahan dari kata berdamai, yaitu menyerah dengan syarat-syarat yang disepakati," katanya
Karena itu, menurut Muhammad Nazar kata referendum dalam sisi psiko sosio politik Aceh, memang mudah direspon karena telah ditancapkan ke dalam hati rakyat Aceh oleh SIRA dulu. Kata referensum bukan sesuatu yang baru di Aceh. Namun karena bicara MoU Helsinki dan sekaligus pengalaman pahit Aceh dalam banyak kronologi sejarahnya memang dominan konflik dan mudah dimanfaatkan orang lain lalu dijajah lagi, maka itulah sekarang kita wajib cerdas, rakyat wajib kita cerdaskan, perlu perubahan strategi dari cara suka marah, gèh goh, krèh kroh, beung’eh dan ku’eh ke cara yang carong, beuna hasé keu hebat dan meuadab Aceh (produktif dan berperadaban). Hanjeuët keu gura-gura, keu ulok-ulok peugah perjuangan nyan kareuna jeuët keu kureubeuën rakyat tapi hasé hana keu rakyat. Dan juga geutanyoë Aceh bèk jeuët keu guda gop, teuleubèh lom bèk jeuët keu guda musoh, bèk sagai gop peugrôp-peugrôp.
Jadi selain Rakyat harus dicerdaskan, para tokoh di Acehpun harus selalu belajar dengan dinamis supaya semakin bijak dan bermanfaat untuk menghadapi tantangan ke depan, sambil membangun segala kepentingan pembangunan. Apapun yang terjadi terhadap Indonesia, apakah negara ini tetap eksis atau malah bubar, ya Aceh harus siap.
Kalau sekedar kata referendum kan itu cuma istilah biasa dalam demokrasi, HAM dan hukum Internasional tapi di Indonesia praktiknya tidak demikian. Kita harus paham peradaban dan jiwa merdeka demokrasi Indonesia itu belum seperti sebagian Eropa dan Kanada yang tidak ada masalah dengan pelaksanaan referendum, hal mana di negara-negara itu jika mau gabung atau pisah dengan negara induk ya dijamin oleh aturan main mereka.
Sedangkan di Indonesia kan tidak demikian. Jadi beda perjuangan referendum ngen crôh bada, atawa peugot timphan uroë raya atawa wot kanji rumbi lam puasa. Meunyo crôh bada lheuëh tatiëk pisang lam minyeuk siat ka masak kajuët keu bada dan jeuët pajôh laju tapi payah prèh leupië bacut bèk tutông babah.
Nah, jadi Aceh yang sedang dibangun membutuhkan ketenangan dan penguatan SDM yang massif, tanpa harus terganggu lagi dengan sinetron politik orang lain, "Sayangi Acehlah," imbuhnya.
Lebih jauh Nazar mengatakan, hal-hal yang terjadi karena ekses konflik lama saja belum tuntas semunya. Contohnya masih ada eks TNA yang tidak terpedulikan meskipun sudah banyak mantan tokoh GAM yang jadi pejabat eksekutif, legislatif lokal dan kontraktor atau pengusaha, masih ada korban konflik yang belum dapat apapun dan hal-hal urgen lainnya. Ketimbang menambah persoalan atau luka baru dan kemungkinan konflik baru di atas luka lama ya lebih baik kita sama-sama beribadah membangun Aceh dan melahirkan peradaban. Dengan cara itu kita siap nanti apapun yang terjadi di Indonesia.
Kalau SIRA dari dulu dalam perundingan memang tak minta kompensasi apa-apa walaupun ikut berjuang aktif untuk Aceh dan menginternasionalkan isu Aceh ketika orang dan lembaga lain di Aceh tidak mau. Bahkan ketika tokoh dan lembaga lain dulu menghina GAM, justru SIRA mengakui atau menyebut GAM secara lisan dan dokumen tertulis sebagai pemerintahan negara Aceh (PNA).
Istilah PNA dulu awal tahun 2000an itu istilah umum di kalangan aktivis utama SIRA dan kami yang ciptakan untuk tujuan mendongkrak legitimasi rakyat supaya internasional melihat bahwa ternyata GAM diakui rakyatnya serta tidak layak disebut sebagai pengacau seperti sering dikampanyekan pemerintah RI sebelumnya. Itu semua bahagian dari strategi dan pengorbanan SIRA.
Adanya parlok dalam MoU Helsinkipun dulu tidak terlepas dari tekanan dari SIRA daripada tidak ada apa-apa untuk Aceh, meski kemudian ketika kaum pejuang SIRA membuat partai SIRA langsung dihambat dan diintimidasi sebagai peserta pemilu 2009. Sehingga di pemilu 2014 kami memilih istirahat daripada berdarah-darah sesama saudara seperjuangan.
Bahkan dalam pemilu 2019 kali inipun Partai SIRA yang sengaja ikut pemilu untuk tujuan merevitalisasi peran partai lokal justru tak mendapat sambutan hangat di lapangan. Nah, ketika sekarang ingin main-main dengan kata referendum demi kepentingan sempit pihak lain seolah semua harus kompak harus bersatu ya itu kan sinetron saja. Sinetron tidak perlu melibatkan semua rakyat sebagai pemain dan bintangnya, sebagian ya jadi penonton, hahaha... jelas Nazar sambil tertawa.
"Nah, jadi ada beberapa orang yang belum paham apa itu referendum dan bagaimana cara berjuangnya seperti apa prosesnya, kan seolah orang itu sudah benar-benar nasionalis dan patriotis Aceh lalu menilai orang lain yang berbeda itu sebagai lawan. Kalau Muallem ya dia pasti sudah tahu sendiri apa tujuan di balik ucapan referendum itu. Tapi ada sebagian yang lain yang latah lalu di sosmed dan media online memberikan komentar over akting asal bicara seperti si wakil ketua PAS itu. Dia kan belum-belum paham perjuangan, mantong meugapu meunyo ureuëng tuha kheun," katanya.
"Dan PAS kalau dia diam saja dan belajar aja dulu bagaimana cara berjuang kan itu lebih bagus daripada ikut nimbrung dalam hal yang dia belum pahami dan riskan. Kita harus sadar Aceh ini bukan punya para Capres, bukan punya kita, bukan punya partai tertentu dan lembaga tertentu. Aceh ini punya seluruh rakyat Aceh dan penduduk yang bermukim di dalamnya dari berbagai suku bangsa dari sejak dulu jauh sebelum negara Indonesia ada,” demikian ungkap Muhammad Nazar
