BIREUEN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakya Aceh (PAKAR) Kabupaten Bireuen. Siap Mengawal dan Mengadvok...
BIREUEN - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Pusat Analisis Kajian Advokasi Rakya Aceh (PAKAR) Kabupaten Bireuen. Siap Mengawal dan Mengadvokasi penyelenggaraan Pemilu Damai yang bersih, jujur dan adil serta tanpa money politik di Bireuen pada 2019 akan datang.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPW PAKAR Bireuen. M Iqbal S. Sos dalam Konferensi Pers di aula Bireuen Partee, Sabtu (6-10-2018) sore. M. Iqbal meminta, seluruh lapisan elemen Masyarakat agar menyukseskan pemilu yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab serta jauh dari praktik money politik.
M Iqbal juga, mengingat pemilu 2019 sangat rawan potensi kecurangan, maka publik harus peka menyikapi kondisi tersebut. Termasuk, harus menghindari bujukan caleg tertentu yang mengiming iming memberikan uang, supaya untuk memilih mereka dalam pemilu 2019 ini.
Selain itu, PAKAR menyatakan siap untuk mengawal dan mengadvokasi proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat berlangsung sesuai hati nurani, serta aspirasi masyarakat dalam memilih wakilnya di parlemen dan presiden nantinya.
"Kami berharap seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih, agar menggunakan hak politiknya pada pemilu, serta tidak golput, jangan terpengaruh dengan prokator jangan sampai rakyat menjadi rugi dikemudian hari" katanya.
M Iqbal yang didampingi Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir SH menjelaskan, pihaknya tidak memiliki interest terhadap caleg tertentu dan secara organisasi, selalu berkomitmen menjaga netralitas. Jika ada yang terlibat dalam tim sukses, atau mencalonkan diri pada pileg maka akan diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat.
"Maksud dan tujuannya hanyalah demi menjaga semangat bersama, untuk terus mewujudkan pemilu yang bersih, tidak dinodai oleh kecurangan para kandidat yang ambisius, sehingga menghalalkan segala cara demi merebut kursi empuk di parlemen," jelasnya.
M Iqbal juga meminta penyelenggara pemilu, mulai KIP, PPK, PPS, Bawaslu, Bawalu Kecamatan dan PPL, agar dapat melaksanakan tugas secara ptofesional serta tidak melakukan tindakan yang melanggar etika," tegas Ketua PAKAR Bireuen, M. Iqbal.(MS)
