Bireuen - Para pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen hari ini menggelar aksi demontra...
Bireuen- Para pengunjuk rasa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen hari ini menggelar aksi demontrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, Senin (8/10/2018)
Unjuk rasa yang diprakarsai puluhan mahasiswa tersebut sempat terjadi kericuhan yang diduga dipicu oleh salah seorang anggota DPRK Bireuen yang terkesan memprovokasi mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa.
Menurut informasi yang diperoleh media ini, aksi unjuk rasa damai tersebut diikuti puluhan mahasiswa yang ikut menyuarakan 10 tuntutan dalam orasi mereka.
Poin utama yang menjadi tuntutan hingga membuat puluhan mahasiswa menyambangi gedung DPRK Bireuen yakni, terkait pengadaan Mobil Dinas Bupati Bireuen yang telah disahkan dalam APBK-P 2018 sebesar Rp.1,9 miliar, yang terkesan Pemkab seolah-olah tidak peka terhadap kondisi masyarakat Bireuen yang sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan dan perlu diprioritaskan.
Salah satu pengunjuk rasa Fadhil, menyebutkan, “Meski pengadaan mobil dinas ini sah secara aturan, tapi untuk mobil dinas seharga demikian, ini sungguh memberatkan keuangan daerah. Apalagi mobil dinas bupati masih baru,” katanya dalam orasi.
Sementara itu, Iskandar selaku koordinator aksi mengatakan, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi damai yang menuntut evaluasi pengadaan mobil dinas baru Bupati Bireuen.
“Mohon angggota dewan keluar temui kami, dengarkan aspirasi kami, kalian kami yang pilih, gunakan hati nurani dalam memutuskan suatu kebijakan,” seru Iskandar.
Namun demikian, massa masih bersikukuh meminta anggota DPRK untuk keluar menemui mereka. Sesaat kemudian, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad yang didampingi Wakil Ketua Drs Muhammad Arif, Muhammad Amin, Hasanuddin Usman dan Rusyidi Mukhtar, menemui para pendemo.
Diluar dugaan, sempat terjadi ketegangan antara massa dengan salah satu anggota dewan yang diketahui dari Partai Golkar yakni Muhammad Amin.
Politisi yang akrab disapa Keuchik Min itu dengan memakai kemeja kuning, seolah-olah terkesan memprovokasi pengunjuk rasa. Diduga ia terlihat dua kali mendorong mahasiswa, sambil menyelutuk dengan kata-kata tidak jelas.
Akibatnya, karena merasa dilecehkan, mahasiswa itu pun mencoba membalas dengan mendorong anggota dewan tersebut, hingga kegaduhan dengan pengunjuk rasa pun tak dapat terelakkan.
Aksi saling dorong itu berhasil dilerai oleh sejumlah aparat keamanan dari kepolisian Polres Bireuen serta anggota Satpol PP yang terus bersiaga di lokasi demo.
Sementara itu, tuntutan para pendemo untuk pembatalan pengadaan mobil dinas mewah Bupati Bireuen yang tersiar kabar bermerk Toyota Land Cruiser Prado keluaran 2018, Pimpinan DPRK Bireuen di hadapan pengunjuk rasa berjanji akan membahas masalah tersebut dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus).
Ketua DPRK Bireuen Ridwan Muhammad yang didampingi sejumlah anggota dewan, diantaranya Wakil Ketua DPRK, Muhammad Arif, Rusyidi Mukhtar, Hasanuddin Usman, Ismail Adam, Zulfahmi, memberi kesempatan pada 10 perwakilan pendemo yang diperbolehkan masuk halaman gedung dewan setempat untuk berdiskusi.
Lalu, perwakilan pendemo duduk di lantai halaman gedung dewan dan menyampaikan tuntutannya silih bergantian kepada anggota dewan yang telah menemui mereka dengan pengawalan sejumlah personil polisi dan anggota Satpol PP Bireuen.
Disamping itu, Muhammad Amin, politisi Partai Golkar dari Fraksi Karya Indonesia Damai yang sebelumnya sempat memancing emosi pengunjuk rasa, ia tidak nampak dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, Ridwan Muhammad di hadapan para pendemo mengatakan, pihak dewan sangat terharu atas aksi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan pihaknya akan menerima aspirasi mereka tersebut.
“Dalam seminggu ini surat tuntutan pendemo yang sudah kita terima akan dibahas dalam rapat Bamus, nanti hasilnya akan disampaikan kembali kepada pendemo hari ini,” kata Ketua DPRK itu.
Lanjut Ridwan, pihaknya akan membahas tuntutan yang ditujukan kepada dewan. Sementara tuntutan kepada Bupati atau eksekutif nantinya akan disampaikan kepada Pemkab Bireuen dan ini merupakan bentuk dari tugas pengawasan dewan.
Tambahnya, "Dewan sendiri sudah mengesahkan pengadaan mobil tersebut dalam APBK-P tahun anggaran 2018, jadi walaupun ditinjau ulang, itu hanya bisa dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Provinsi," ungkap Ridwan yang juga Politisi Partai Aceh tersebut.
Akhirnya, merasa telah mendapatkan tanggapan dari dewan dan sudah menyerahkan poin tuntutannya, para pendemo dengan suka rela membubarkan diri dengan tertib tanpa gaduh. [SR]
