liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mempertanyakan legalitas proses mediasi antara k...
liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mempertanyakan legalitas proses mediasi antara korban gas beracun dengan PT.Medco, yang sempat viral lewat pemberitaan dimediasi oleh seorang pengusaha daerah atau toke setempat, yang dilabeli sebagai tokoh Aceh Timur.
" Benar - benar aneh, masalah korporasi yang menelan korban sebesar itu di daerah koq dimediasi oleh seorang toke, apa kapasitasnya, itu bukan masalah sepele, emangnya bupati dan ketua dewan kemana, apa sudah berhenti dari jabatannya, sehingga diwakili toke?" kata Ronny, Senin 12 April 2021.
Menurut Ronny, hal itu terdengar sangat aneh dan terkesan melanggar aturan serta menyepelekan masalah, sebab insiden yang terindikasi pelanggaran HAM tersebut, merupakan masalah besar yang sempat heboh di daerah tersebut, yang bersumber dari sebuah perusahaan raksasa yang memakan korban puluhan warga akibat suatu kelalaian, semestinya negara hadir dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai penengah, mendampingi baik dalam proses mediasi maupun kasus hukumnya.
" Mestinya negara hadir di tengah - tengah rakyat yang kesusahan dalam konteks mediasi ini, ketika rakyat berhadapan dengan perusahaan raksasa atau korporasi, lagian bukan sekali ini perusahaan itu bikin ulah, setidaknya pemerintahlah yang berhak dan bertanggungjawab menengahi dan mendampingi penuh, bukan toke, apapun alasannya," ujar aktivis yang dikenal fokus dengan isu -isu sosial, kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Ronny juga mempertanyakan kasus hukum dan pihak - pihak yang semestinya bertanggungjawab atas insiden tragis yang menelan banyak korban di sekitar lingkungan perusahaan gas tersebut.
" Itu baru bicara kompensasi, lalu kasus hukumnya gimana, masak kejadian yang menelan korban sebanyak itu enggak ada tersangkanya, orang disenggol motor atau dicemarkan nama baiknya dikit aja bisa pidana, masak itu keselamatan banyak orang terancam, bahkan sampai harus mengungsi, enggak ada yang dipenjara? mari gunakan akal sehat, harusnya ada tersangkanya itu, polisi harus segera menetapkan siapa tersangkanya, jadi jangan main asal mediasi dan kompensasi aja lalu diam," ketus aktivis cadas itu.
Ronny juga mempertanyakan urgensi dari upaya mediasi tersebut, karena menurutnya terkesan dipaksakan, tidak transparan dan terburu - buru, bahkan diduga tidak melibatkan pihak - pihak pemerintahan yang berkompeten di tingkat kabupaten.
" Memangnya sah itu Medco dan masyarakat dimediasi oleh toke, apa kapasitas dan legalitasnya, apa dasarnya, atau itu perintah bupati? syukur aja kalau hasil realisasinya kedepan baik -baik saja, tapi bagaimana sempat tidak, atau ada hal - hal yang berbahaya kedepannya terjadi, siapa tanggungjawab, apalagi kalau masyarakat kecewa dengan realisasinya, apa itu tanggungjawab toke?" ketus putera Idi Rayeuk berdarah Aceh Minang itu.
Ronny bahkan menghimbau warga yang menjadi korban, agar sementara waktu menolak segala bentuk kompensasi apapun, sebelum ada pihak perusahaan yang dinilai bertanggungjawab dan dijadikan tersangka atas insiden tersebut.
" Kapan perlu batalkan saja mediasi itu berikut segala kompensasinya, sampai adanya tersangka, karena apa, agar kedepannya hal itu tidak dianggap enteng, tidak terulang lagi dan seenaknya diberesin dengan kompensasi dan mediasi ala toke," unggahnya.
Ronny pun menduga ada upaya pihak tertentu yang mencari kesempatan serta memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang ditimpa masalah, dibalik kegiatan yang disebut - sebut sebagai mediasi itu.
"Ini diduga ada aksi ambil untung, semacam kampanye atau pencitraan figur tertentu yang diduga dikemas pihak tertentu semacam buzzer - buzzer dan tukang setting yang bermandikan puja - puji serta praktek angkat - angkat telor, yang diduga demi keuntungan pribadi dan politik, disaat rakyat sedang kesusahan, padahal enggak ada kapasitasnya disitu, dan mediasi itu pun benar - benar terkesan dipaksakan dan terburu - buru, apalagi ada isu wartawan dilarang meliput, padahal itu masalah besar, eh tiba - tiba viral berita toke seolah sang pahlawan, akal siapa itu? " ketusnya.
Ronny mengakui bahwa segala bentuk kepedulian berbagai pihak dalam hal ini haruslah dihormati dan dihargai, namun hal itu mesti dilakukan sewajarnya dan tidak boleh melanggar tatanan yang ada, apalagi menyangkut keselamatan dan hajat hidup orang banyak.
" Sah - sah saja jika seorang toke, tokoh atau politisi menaruh simpati dan kepedulian yang tinggi terhadap korban dari insiden tersebut, bahkan kita harap lebih banyak lagi yang peduli, tapi ya jangan aneh - aneh lah dan jangan melanggar kapasitasnya, apalagi bisa bikin bunder," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Ronny mengingatkan, jangan ada pihak -pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini sebagai ajang cari keuntungan pribadi dan kelompok, apalagi nantinya dikhawatirkan bisa merugikan masyarakat luas.
" Kasus ini tergolong pelanggaran HAM, sedikitnya hampir mirip Lapindo, meskipun belum sebesar itu, jadi jangan dianggap sepele, kita di Aceh ini khususnya Aceh Timur merupakan masyarakat yang memiliki etika dan keadaban serta martabat yang tinggi, jadi jangan sampai ada yang bermain dan menjadikan nasib masyarakat sebagai barang mainan, apalagi mainan politik atau demi keuntungan pribadi lainnya, intinya jangan mudah dibeli," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
