Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai langkah Pemerintah Aceh menyasar perokok ...
Banda Aceh/liputaninvestigasi.com - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menilai langkah Pemerintah Aceh menyasar perokok untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tepat dan seakan mencari kambing hitam atas tingginya angka kemiskinan di Aceh yang mendapat apresiasi dari beberapa komunitas yang mengirimkan papan bunga beberapa hari lalu di depan kantor Gubernur Aceh.
Menurut Safar, yang perlu dilakukan pemerintah Aceh adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat dari biasanya, seperti yang di sampaikan Kepala Bappeda bahwa pendapatan masyarakat Aceh sekitaran 50.000-70.000 / hari, tugas pemerintah Aceh memikirkan agar pendapatannya bisa sampai 100.000-200.000/hari sehingga angka kemiskinan akan menurun, untuk meningkatkan penghasilan masyarakat butuh lapangan kerja bagi yang masih menganggur, peningkatan penjualan bagi pedagang, jaminan regulasi usaha bagi pengusaha dan memudahkan akses permodalan bagi UMKM.
"Pemerintah Aceh jangan panik dengan prestasi termiskin di Sumatera, tapi ini di jadikan introspeksi diri bahwa kinerja selama ini masih belum mencapai pada peningkatan angka kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, dan konsep lama harus di cari konsep baru, bukan malah menyalahkan perokok, ini menjadi lelucon dalam masyarakat, walaupun penjelasannya logis tapi saya menurut saya publik tidak akan percaya apalagi beberap kebijakan Gubernur dalam beberap tahun ini banyak yang tidak pro-rakyat seperti penurunan jumlah pembangunan rumah layah huni, pembuatan stiker di mobil dan rumah, bantuan bagi ormas, ini semuanya walaupun logis bagi pemerintah Aceh tapi tidak dalam pikiran masyarakat" kata Safar. Sabtu 20 Februari 2021.
Saat ini ketergantungan pendapatan masyarakat pada APBA sangat tinggi karena tidak adanya investasi yang berkembang di Aceh, dan komitmen Gubernur untuk peningkatan investasi hanya sebatas slogan tapi belum ada wujud realisasi nya yang memang membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat, " jangankan komitmen untuk meyakinkan investor agar berinvestasi di Aceh, MoU untuk komitmen penyaluran CSR saja dengan beberapa puluhan perusahaan di Aceh Gubernur tidak mampu mendorong realisasinya, apalagi untuk investasi", tambah Safar.
YARA mendorong Gubernur agar lebih lebih peka mengawal kebijakannya sendiri, seperti keinginan memperkuat UMKM, itu perlu di evaluasi kenapa masih banyak UMKM yang tidak berkembang, selain permasalahan di hulu kendala di hilir juga harus ada solusi nya, dan untuk APBA tahun 2021 ini harus dapat banyak di serap oleh masyakarat Aceh sendiri jangan banyak uang di belanjakan ke luar Aceh.
"Kami berharap Gubernur jangan terlalu banyak bicara, tapi kerja nyata yang di butuhkan oleh masyarakat Aceh saat ini agar keluar dari juara termiskin di Sumatera, APBA 2021 ini harus di pikirkan bagaimana serapannya dapat di nikmati oleh masyarakat Aceh, seperti belanja barang yang bisa di sediakan oleh UMKM tidak perlu belanja keluar Aceh, pengadaan barang dan jasa juga perlu di masukkan syarat harus belanja di pelaku usaha di Aceh, seperti makanan dan minuman, ATK dan mobiler perkantoran dan sekolah dan lainnya yang bisa di sediakan oleh pelaku UMKM di Aceh, sehingga pelaku usaha akan hidup kalau produksi nya terjual, untuk apa membantu modal saja tapi kalau pasarnya tidak ada tentu modal tersebut akan sia sia". tambah Safar.
YARA meminta pemerintah Aceh untuk hentikan data perokok, karena itu, menggelikan bagi masyarakat walaupun penjelasannya logis nya ada, yang paling penting sekarang adalah strategi yang telah di sampaikan oleh Kepala Bappeda tersebut bisa di realisasikan bukan hanya bicara saja.
"Kami mencermati enam strategi yang di sampaikan oleh Kepala Bappeda untuk menekan angka kemiskinan, dan langkah tersebut semuanya bagus, tapi kita ingi melihat realisasinya apakah seindah kata yang diucapkan, mari kita awasi bersama", tutup Safar.
