liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengusulkan agar vaksin anti Covid 19 untuk Ace...
liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, mengusulkan agar vaksin anti Covid 19 untuk Aceh Timur, lebih dulu diberikan kepada Bupati dan seluruh anggota DPRK Aceh Timur, demi menghapus keraguan masyarakat terkait desas - desus seputar vaksin tersebut.
"Kita harap nantinya bupati lalu DPRK dan jajaranya dulu disuntik vaksin, kemudian mungkin camat dan geuchik dan seterusnya ketua - ketua Parpol beserta jajarannya, suntiknya mesti disaksikan publik, kemudian baru masyarakat, jadi petugas nggak repot - repot lagi menghadapi dan meyakinkan masyarakat agar mau divaksin," kata Ronny, Minggu, 9 Januari 2021.
Menurut Ronny hal itu diperlukan, mengingat banyaknya informasi simpang siur mengenai vaksin Covid 19 yang beredar di tengah masyarakat, bahkan informasi hoax, terutama di medsos yang menimbulkan kekhawatiran, khususnya pada masyarakat awam.
"Zaman sekarang ini, setiap ada hal - hal baru yang menggemparkan, pasti ada saja pihak yang tidak bertanggungjawab sengaja mengedar informasi hoax biar bikin keadaan jadi tambah kacau, sehingga masyarakat jadi ketakutan, tanpa menganalisa lebih dulu dengan baik setiap informasi yang ada, apalagi terkadang masyarakat awam banyak yang enggak paham mana berita asli mana hoax, ditambah lagi ulah provokator dengan wawasan sempitnya," ujar putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu.
Meskipun begitu, eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu menghimbau masyarakat luas agar tidak serta - merta menerima begitu saja informasi yang tidak jelas mengenai suatu hal, dan tetap berpedoman pada informasi pemerintah atau pihak yang bertanggungjawab pada suatu informasi tersebut.
" Ya kalau memang covid harus diatasi dengan vaksin, Kan enggak mungkin juga petugas sengaja begitu saja memberi vaksin yang membahayakan keselamatan masyarakat luas, tanpa diteliti atau diuji lebih dulu, dan enggak mungkinlah pemerintah ceroboh, sebab pemerintah kan harus bertanggungjawab jika terjadi apa - apa nantinya, tentunya vaksin itu nantinya sudah diteliti dulu dengan sebaik - baiknya oleh pemerintah dan tentunya juga oleh pihak berkompeten, terutama para ahli, sebelum diberikan ke masyarakat luas, tapi yang jelas ,tetap harus diujikan dulu ke para elit, dan publik tetap harus kritis juga mencermati persoalan seputar vaksin ini, jika memang nantinya berdampak merugikan, maka publik harus menyikapinya," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
