liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, menghimbau pihak tertentu, khususnya kelompok si...
liputaninvestigasi.com - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, menghimbau pihak tertentu, khususnya kelompok sipil yang semestinya berfungsi melakukan tugas kontrol sosial dan mengkritisi jalannya roda pemerintahan, agar tidak melibatkan diri pada praktek - praktek pencitraan pejabat di Aceh Timur.
Hal itu disampaikan Ronny, demi menghidari tumpulnya daya kritis masyarakat dalam upaya pencerdasan, terutama pada kelompok sosial kontrol yang semestinya bersikap kritis di ruang publik, sehingga dikhawatirkan malah berbalik arah dan mengesankan diri menjadi buzzer bagi pihak berkepentingan, kekuatan politik maupun para pejabat pemerintahan yang semestinya bekerja keras melayani masyarakat.
"Pejabat itu digaji rakyat, tugasnya melayani masyarakat, nah itu yang mesti dikritisi, sudah benar apa belum kinerjanya, tidak perlu diagung - agungkan mereka, dan jangan malah ada yang sibuk setiap hari kerjanya cuma angkat - angkat telor pejabat dan memviralkan pencitraan mereka, nanti mereka para pejabat itu keasikan, merasa diri jadi raja, lalu malas kerja, dan lupa diri, masyarakat pun jadi muntah melihatnya," kata Ronny, Kamis, 30 Desember 2020.
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu mengaku sangat heran, bahkan disaat terjadinya bencana alam dan banyaknya persoalan masyarakat lainnya yang belum teratasi, justru ada pihak - pihak tertentu yang dinilai kurang etis secara berlebihan memblow -up pencitraan pejabat atau pihak tertentu, dan diduga demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
"Heran sekali kita, padahal sangat banyak persoalan masyarakat dan problem sosial lainnya yang lebih penting dan mestinya diangkat ke permukaan, dari persoalan kecil maupun persoalan besar di Aceh Timur ini, tapi anehnya yang banyak viral justru urusan angkat - angkat telor pejabat, bahkan dijadikan isu utama, diviralkan hingga mengalahkan banyak substansi dari persoalan masyarakat itu sendiri, kan udah enggak sehat lagi itu namanya," tegas aktivis cadas itu.
Menurut Ronny, upaya menonjolkan pencitraan pejabat secara berlebihan, dinilai justru dapat mengkaburkan banyak persoalan sebenarnya yang dialami suatu masyarakat serta menumpulkan daya berpikir rasional di tengah masyarakat tersebut.
"Itu kan terkesan seperti upaya menutup - nutupi persoalan yang ada, agar terkesan seolah - olah semuanya baik - baik saja, padahal dimana - mana masyarakat menjerit mengeluhkan nasibnya, pencitraan pejabat itu bikin keadaan jadi tidak logis," katannya.
"Padahal baru saja masyarakat dikejutkan oleh isu raibnya bantuan untuk 591KPM di Madat, kemudian polemik dana UMKM, kejelasan dana covid Rp.30,7M, pemerataan BLT, Bimtek yang menggunakan miliaran dana desa, isu dana tapal batas, bahkan isu dugaan pemotongan dana yang diperuntukkan kepada masyarakat, berbagai persoalan di dinas dan desa - desa juga banyak, masak seolah ini semua bisa tenggelam dengan citra pahlawannya sang pejabat yang digadang - gadangkan bak super hero, padahal tidak jelas kebenarannya," ketus Putera Idi Rayeuk berdarah Aceh - Minang itu.
Ronny berharap masyarakat selalu berpikir kritis dan rasional, juga tidak termakan oleh isu - isu seputar pencitraan pejabat atau pihak lainnya di Aceh Timur, hal itu ia katakan agar persoalan masyarakat yang sebenarnya segera bisa teratasi dan kondisi di Aceh Timur bisa terus membaik di segala bidang, karena persoalan sesungguhnya telah teratasi tanpa pencitraan.
"Masyarakat jangan terpancing atau termakan itu bual - bualnya pencitraan pejabat atau perusahaan tertentu atau pihak lainnya, nggak ada itu pejabat yang macam malaikat, jangan termakan pencitraan, yang malah membuat persoalan masyarakat justru terlupakan akibat viralnya pencitraan itu, contohnya saja isu limbah sebuah perusahaan, atau problem sosial lainnya di Aceh Timur, yang sebenarnya banyak masalah ini," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.
