Langsa/liputaninvestigasi.com- Warga Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa menduga ada permainan dan dugaan ketidak becus...
Langsa/liputaninvestigasi.com- Warga Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa menduga ada permainan dan dugaan ketidak becusan dalam mengelola Dana Desa. Oleh karena itu, warga meminta kepada Pemerintah Kota Langsa untuk mencopot jabatannya dari PJ Geuchik.
"Baru-baru ini kami telah melakukan demo di kantor Camat Langsa Barat terkait pencarian BLT DD yang belum kunjung diterima oleh warga," sebut nisial MD yang merupakan tokoh muda Gampong Lhoek Banie kepada sejumlah awak media, Rabu (11/11/2020).
Sebelumnya, sambung MD, Geuchik telah berjanji kepada penerima manfaat akan mencairkan BLT DD pada akhir Oktober atau awal November 2020. Namun, janji Geuchik tidak kunjung dipenuhi dengan alasan laporan pertanggungjawaban belum selesai di lakukan.
Selain itu, MD juga menyampaikan terkait sejumlah masyarakat yang mengeluh dengan proses administrasi di kantor Geuchik seperti pengurusan surat NA.
"Sebagai pelayan masyarakat seharusnya Geuchik harus siap melayani dan mengayomi warganya, ujar MD seraya mengatakan bahwa, sejak Pj Geuchik ini belum pernah mengadakan rapat umum dengan masyarakat," imbuhnya.
Hal ini, lanjutnya, patut di duga bahwa Geuchik tidak adanya keterbukaan publik atau terkesan menutup-nutupi dalam mengelola Dana Desa.
Dengan hal tersebut, pihaknya minta kepada Pemerintah Kota Langsa untuk mencopot jabatan Pj Geuchik Lhoek Banie dari jabatannya. Dan apabila ini tidak ditindak lanjuti, maka warga akan melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran.
"Apabila Pemko Langsa tidak menindak lanjuti permintaan masyarakat, maka kami akan melayangkan surat mosi tak percaya dengan dugaan kezaliman yang dilakukan Pj Geuchik YS terhadap warga Gampong Lhok Banie," ucapnya.
"Kita minta kepada Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas terkait atau Camat Langsa Barat untuk segera melakukan pemeriksaan dan pemecatan terhadap Geuchik Lhok Banie, agar masyarakat dapat hidup rukun, damai dan bebas dari dugaan praktek korupsi dana desa," cetus MD.(Fud)
