Aceh Singkil/liputanInvestigas.com- Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP-SPSI) Aceh Singkil meminta Pemerintah Indonesia...
Aceh Singkil/liputanInvestigas.com- Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP-SPSI) Aceh Singkil meminta Pemerintah Indonesia melalui Bupati Aceh Singkil Untuk menolak UU Ciptaker/Omnibus Law.
Tuntutan aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Ciptaker/Omnibus Law meliputi 11 permintaan diantaranya;
1.meminta Presiden Mengeluarkan Perpu,
2. Meminta MK membatalkan RUU Omnibus Law/klaster ketenagakerjaan,
3. Menolak surat edaran Menteri Ketenaga kerjaan tentang penyamaan UMP Tahun 2020 dengan Tahun 2021,
4. Meminta Fungsi Pengawasan Ketenaga kerjaan berkedudukan di Kabupaten/Kota jangan berkependudukan di Provinsi,
5. Meminta Bupati sebagai ketua Tripartit agar mengaktifkan Tripartit sebagai mana mestinya.
6 meminta biaya operasional hubungan industrial Ketenaga kerjaan dan menengembalikan biaya Tripartit yang telah dipangkas dengan alasan corona.
7. Membentuk dewan pengupahan. 8. Mengelola CSR dengan melibatkan kemampaatannya terhadap pekerjaan buruh
9. Laksanakan UUPA no 11 Tahun 2006 dan qanun no 7 Tahun 2014 tentang Ketenaga kerjaan
10. Lawan kemiskinan dengan upah yang layak dengan memaksilkan perlindungan dan jaminan sosial.
11. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar kiranya lebih mengedepankan kearifan lokal.
"Kami menolak Omnibus Law UU Ciptaker khusus pada klaster ketenagakerjaan," kata koordinator aksi Syafi'i banci, Senin (9/11/2020).
Sementara Bupati Aceh Singkil saat menanggapi massa buruh mengatakan akan menindaklanjut tuntutan buruh sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah.
"Sesuai kewenangan kami, tuntutan ini akan ditindak lanjuti untuk disurati bersama ke Pemerintah pusat," ujar Dulmusrid
Dan wakil Bupati Aceh Singkil Sazali menambahkan, tuntutan buruh akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi mengingat Aceh memiliki kekhususan UU. "Aceh memiliki kekhususan Undang-undang, hal ini akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi," ungkap Sazali.
Dari pantauan, kelompok buruh terdiri dari 6 perusahaan yakni PT Socfindo, PLB Astra, Delima Makmur, Nafasindo, PT Runding dan PT GSS dan melibatkan 187 massa buruh serta aksi massa unjuk rasa dipusatkan didepan kantor Bupati, pulo sarok, Singkil.||RN
