liputaninvestigasi.com - Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Manajemen Laboratorium dan Klinis Hukum dan Manajemen Lembaga Konsul...
liputaninvestigasi.com - Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala melalui Manajemen Laboratorium dan Klinis Hukum dan Manajemen Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (PRIPEM) Universitas Syiah Kuala
hari Rabu/25 November 2020 Pukul 09.00 - 12.30 WIB menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa "Seminar Nasional Virtual".Kegiatan Seminar Nasional Virtual kali ini merupakan Serial Klinik Hukum Pemerintahan Daerah dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Kegiatan ini mengambil tema "Optimalisasi Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap (Suatu Upaya Mendorong Investasi dan Meningkatkan Ekonomi Rakyat)".
Kegiatan Seminar Nasional Virtual ini diselenggarakan oleh Manajemen Laboratorium dan Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan Manajemen Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (PRIPEM) Universitas Syiah Kuala.
Kegiatan Seminar Nasional Virtual ini terlaksana berkat kemitraan yang dilakukan dengan 11 (sebelas) lembaga jaringan riset dan advokasi yang berbasis lokal dan nasional yaitu : Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Koalisi Nelayan Tardisional Indonesia (KNTI), Pusat Riset Kelautan dan Perikanan (PRKP) Universitas Syiah Kuala, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPD Aceh, Geutee Institute, Panglima La'ot Aceh, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh, Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA), Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, dan Gampong Development Institute (GDI).
Kurniawan S, S.H., LL.M sebagai Kepala Laboratorium dan Klinis Hukum yang juga sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala menyebutkan bahwa Kegiatan berupa forum ilmiah seperti ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Klinik Hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam rangka merespon sekaligus melakukan advokasi guna membangun kesadaran dan gerakan bersama dalam upaya membantu menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat.
"Kegiatan Seminar Nasional Virtual kali ini mempersembahkan Serial Klinik Hukum Pemerintahan Daerah (Pemda)", sebut Kurniawan.
Kurniawan S, S.H., LL.M (Kepala Laboratorium dan Klinis Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala) mengatakan bahwa Sejak pertengahan tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah membentuk 10 Klinik Hukum.
"Setiap KLINIK HUKUM tersebut dikoordinatori oleh 1 (satu) orang Koordinator serta beranggotakan para Dosen Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala sesuai dengan kompetensi keilmuannya masing-masing", jelas Kurniawan.
Adapun kesepuluh Klinik Hukum yang telah dibentuk tersebut adalah :
1. Klinik Hukum Pemerintahan Daerah dan Perundang-undangan (Dikoordinatori oleh Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum)
2. Klinik Hukum Pertanahan dan Tata Ruang (Dikoordinatori oleh Dr. Suhaimi, S.H., M.Hum)
3. Klinik Hukum Perancangan Kontrak (Dikoordinatori oleh Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M)
4. Klinik Hukum Bisnis (Dikoordinatori oleh Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hun)
5. Klinik Hukum Klinik Hukum Lingkungan (Dikoordinatori oleh Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum)
6. Klinik Hukum Pidana (Dikoordinatori oleh Nursiti, S.H., M.Hum)
7. Klinik Hukum Keluarga dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dikoordinatori oleh Khairani, S.H., M.Hum)
8. Klinik Hukum Adat (Dikoordinatori oleh Dr. Sulaiman, S.H., M.H)
9. Klinik Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) (dikoordinatori oleh Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., SU)
10. Klinik Hukum Internasional (Dikoordinatori oleh Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum).
Menurut Kurniawan S, tujuan diselenggarakannya kegiatan Seminar Nasional Virtual ini adalah sebagai manifestasi peran dan tanggung jawab Universitas Syiah Kuala melalui Laboratorium dan Klinis Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum sebagai "Jantung Hati Rakyat Aceh" untuk turut serta ambil bagian dalam membantu masyarakat serta Pemerintah dan pemerintah daerah di Wilayah Aceh (provinsi dan kab/kota) termasuk di Indonesia pada umumnya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan manifestasi nyata salah satu Dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma berupa Pengabdian kepada Masyarakat di samping Dharma berupa Penelitian dan Dharma berupa Pendidikan/Pengajaran.
Kegiatan Seminar Nasional Virtual tersebut dimoderatori oleh Adli Abdullah, S.H., MCL., PhD (Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala - Aceh).
Kegiatan Seminar Nasional Virtual ini mengundang 9 Narasumber penting yaitu :
1). Ir. H. TA. Khalid, MM (Anggota Komisi IV DPR RI membidangi Urusan Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan)
Tematik Isu :
"Peran & Strategi Parlemen dalam Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap di Indonesia"
2). Ir. Suharyanto, M.Sc
(Direktur Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI) dalam hal ini diwakili oleh Dr. Krishna Samudra, S.PI., M.Si selaku Koordinator Kelompok Zonasi Daerah.
Tematik Isu :
"Implementasi, Peluang, Tantangan, serta Strategi Pengelolaan Ruang Laut di Atas 12 Mil dan Strategis Nasional yang Menjadi Porsi Kewenangan Pemerintah"
3). Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM
(Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS RI)
Tematik Isu :
"Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan"
4). Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr
(Gubernur Sulawesi Selatan) dalam hal ini diwakili oleh Ir. Sulkaf S. Latief, MM selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
Tematik Isu :
"Implementasi, Peluang, Tantangan, dan Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (di luar Migas) dan Pengelolaan Perikanan Tangkap serta Beberapa Catatan Penting"
5). Ir. H. Nova Iriansyah, MT (Gubernur Aceh) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Dr. Ilyas, MP
Tematik Isu :
"Implementasi, Peluang, Tantangan, dan Strategi Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil (di luar Migas) dan Pengelolaan Perikanan Tangkap"
6). Dr. Azhari, S.H., MCL., MA (Pakar Hukum Bisnis dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala - Aceh)
Tematik Isu :
"Aspek Hukum Bisnis dan Prospek Peningkatan Penanaman Modal dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap di Indonesia pada Umumnya dan di Aceh pada khususnya"
7). Prof. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si (Guru Bidang Ilmu Hukum Lingkungan dan SDA pada Fakultas Hukum UNIBRAW - Malang)
Tematik Isu :
"Optimalisasi Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap Bredasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Beberapa Catatan Penting"
8). Prof. Dr. Muchlisin ZA, S.Pl., M.Sc
(Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Univ. Syiah Kuala)
Tematik Isu :
"Inventarisasi Peluang-Peluang serta Design Rancang Bangun Model Keterlibatan perguruan Tinggi (PTN/PTS) di Indonesia, Khususnya Unsyiah dalam Membantu Pemerintah dan Pemda dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap"
9). Kurniawan S, S.H., LL.M
(Dosen Hukum Tata Negara dan Kepala Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (PRIPEM) Universitas Syiah Kuala)
Tematik Isu :
"Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Khususnya Aceh) dalam Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap (Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)
Selain menghadirkan 9 (sembilan) narasumber, Panitia juga menghadirkan 5 (lima) orang penanggap yang mewakili kelembagaannya masing-masing, yaitu :
1). Susan Herawati (Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dengan Isu Tematik : "Catatan Pengalaman Advokasi terhadap Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, serta Rekomendasinya di Masa Mendatang"
2). M. Riza Damanik, ST., M.Si, PhD
(Ketua Umum Koalisi Nelayan Tardisional Indonesia (KNTI), dengan Isu Tematik : "Peluang & Tantangan Nelayan Tradisional Indonesia dalam Pemanfaatan Perikanan Tangkap serta Rekomendasinya".
3). Miftah Tjut Adek, S.E., M.Sc (Sekjen Panglima La'ot Aceh), dengan Isu Tematik : "Catatan Pengalaman Advokasi terhadap Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, serta Rekomendasinya di Mana Mendatang".
4). Rosi Malia, S.H., MM (Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DPD Aceh), dengan Isu Tematik : "Peran Perempuan Pengusaha UMKM dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Aceh".
5). Dr. Sulaiman, S.H., MH
(Pakar Hukum Adat dan Akademisi Hukum Univ. Syiah Kuala), dengan Isu Tematik : "Peluang dan Tantangan Pengakuan Wilayah Ulayat Laut Di Indonesia Khususnya di Aceh".
Adapun para peserta yang mendaftar pada Kegiatan Seminar Nasional Virtual tersebut adalah sekitar 269 orang dari berbagai wilayah di Indonesia serta berbagai komunitas seperti ragam utusan CSO yang bekerja pada isu kelautan dan perikanan, Para birokrat, para akademisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, para mahasiswa sarjana, mahasiswa magister, mahasiswa doktoral, para pemangku adat, maupun masyarakat, asosiasi pengusaha, serta berbagai pihak lainnya.
