liputaninvestigasi.com - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengapresiasi dan memuji langkah Megawati Soekarno Pu...
liputaninvestigasi.com - Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengapresiasi dan memuji langkah Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden RI kelima telah menyelamatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dari stateless atau tanpa kewarganegaraan. ”Apa yang dilakukan Bu Mega kepada Prabowo adalah tindakan terpuji dan patut ditiru. Saat itu Ketua Umum PDIP itu menunjuk dirinya seorang negarawan,” kata Nasir kepada media ini, Kamis 5 Desember 2019.
Sebagaimana diketahui, Megawati yang saat itu menjabat Presiden kelima sempat memarahi Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena membuat Prabowo terlantar. Prabowo saat itu berhenti dari dinas di TNI pada 1998, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania. Dan keduanya kini bersahabat.
Lebih lanjut Nasir setuju apa yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut yang mengatakan tindakannya menyelamatkan Prabowo sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. ”Beliau (Megawati-red) telah menunjukan sikap Pancasila, karena memang begitulah seharusnya kita mengimplementasikan nilai Pancasila, yakni merangkul seluruh warga negara indonesia meski ada perbedaan pandangan politik,” ungkap anggota DPR RI asal Aceh itu.
Belajar dari Megawati Soekarnoputri, Nasir Djamil mengajak agar Presiden Jokowi meniru langkah Megawati agar dapat memulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang saat kondisinya terkatung-katung di Saudi Arabia. Langkah Bu Mega, lanjut Nasir, memulangkan Prabowo sangat simpati. Karena itu tidak ada alasan jika Pak Jokowi tidak mengikuti sikap kenegarawan Bu Mega. "Cara Bu Mega tentunya patut di contoh Pak Jokowi dalam upaya menyelamatkan dan memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia," tegasnya
Lebih lanjut Nasir menyayangkan sikap yang ditunjukan aparat dan pejabat saat ini justru memusuhi HRS bahkan memperkeruh suasana. ”jika memang Pemerintah ingin serius mengimplementasikan Pancasila secara utuh, seharusnya tidak muncul pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang memperkeruh suasana, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM belakangan ini, tetapi seharusnya HRS dirangkul dan diselamatkan dari ancaman stateless, karena bagaimanapun HRS adalah warga negara yang taat dan berpengaruh besar bagi umat di republik ini,” demikian kata Politisi PKS tersebut.
