liputaninvestigasi.com - BEM FH Unimal berharap PN Banda Aceh memvonis bebas Saiful Mahdi dosen FMIPA Unsyiah yang dilaporkan karena men...
liputaninvestigasi.com - BEM FH Unimal berharap PN Banda Aceh memvonis bebas Saiful Mahdi dosen FMIPA Unsyiah yang dilaporkan karena mengkritik seleksi CPNS Dosen di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah
Beberapa bulan yang lalu telah terjadi sebuah polemik di Universitas Syiah Kuala yang kemudian sampai menyeret salah satu dosen FMIPA Unsyiah atas nama Saiful Mahdi ke ranah hukum
Kronologis kejadiannya secara umum adalah Saiful Mahdi mengkritik tata cara penerimaan CPNS Dosen di lingkup fakultas teknik melalui grup WhatsApp 'UnsyiahKita' yang berisi para dosen lintas fakultas.
Saiful Mahdi melihat ada yang janggal dan tidak sesuai dengan ilmu statistik yang memang ditekuni oleh Saiful Mahdi. Dengan kalimat yang General yaitu tidak menyerang pribadi seseorang hanya menyebutkan "matinyanya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes CPNS kemarin,bbukti determinisme teknik itu sangat mudah di korup?"
Kemudian setelah Saiful Mahdi mengkritik hal tersebut, Dekan Fakultas teknik Unsyiah melaporkan Saiful Mahdi ke Polresta Banda Aceh atas dugaan pencemaran nama baik dan kemudian Saiful Mahdi di tetapkan sebagai tersangka atas Pasal 27 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang UU ITE.
BEM FH Unimal melalui ketua BEMnya Muhammad Fadli menanggapi kasus tersebut, menurut pihaknya setelah mempelajari dan menganalisis kasus tersebut seharusnya para pimpinan birokrasi atau pimpinan fakultas di seluruh Indonesia khususnya di Unsyiah, tempat kasus tersebut terjadi tidak sensitif terhadap kritikan-kritikan konstruktif yang bisa memperbaiki Lembaga tersebut untuk menjadi lebih baik. Dan ini pun yang terjadi di dunia akademisi yaitu Kampus. Seharusnya Kampus adalah tempat yang paling merdeka dalam menyampaikan pendapat dan gagasan bukan malah sebaliknya.
"Kasus yang menimpa Pak Saiful Mahdi menjadi salah satu contoh bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar telah terdegradasi," ungkap Muhammad Fadli, Sabtu 21 Desember 2019.
Ia menyebutkan, saat ini Saiful Mahdi telah menjalani persidangan pertama di PN Banda Aceh dengan dakwaan beliau dianggap melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang UU ITE
Pihaknya meminta para majelis hakim Yang Terhormat untuk melihat kasus ini secara menyeluruh dan meluas demi menjaga iklim kebebsan dalam dunia akademik. Dengan ini ia berharap kepada majelis Hakim untuk bisa memvonis bebas Saiful Mahdi dengan beberapa alasan
1. Mahkamah konstitusi sebagai Guardian's of constitution dan interpriter of constitution telah mengeluarkan putusan No. 50/PUU-VI/2008 terhadap Pasal 27 Ayat (3) tersebut bahwasanya baru bisa dipidana. Menurut pasal tersebut apabila menyerang kehormatan pribadi seseorang, namun Saiful Mahdi mengkritik dan bertanya secara General.
2. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan juga telah di jamin oleh konstitusi Yaitu di dalam Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,dan mengeluarkan pendapat" Yang kemudian di perkuat oleh UU organiknya Yaitu Pasal 23 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
3. Kemudian seharusnya Kampus harus menjadi tempat paling merdeka dalam menyampaikan pendapat atau gagasan karna itu pun di atur secara spesifik di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yaitu mengatur beberapa pasal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
4. Saiful Mahdi mengkritik dan bertanya di grup tersebut karna sesuai dengan bidang keilmuan dia yaitu ilmu statistik.
5. Seharusnya kasus tersebut diselesaikan di tingkat internal terlebih dahulu yaitu oleh Rektor Universitas Syiah Kuala untuk membentuk panitia ad hoc untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, karena pada prinsipnya hukum pidana adalah sebagai ultimatum remedium (upaya terakhir dalam penyelesaian masalah) bukan sebagai premium remedium (upaya pertama dalam penyelesaian masalah).
"Atas beberapa alasan tersebut kami BEM FH Unimal meminta hakim yang terhormat untuk bisa memvonis bebas Pak Saiful Mahdi," tegasnya
Muhammad Fadli juga berharap, kawan-kawan mahasiswa yang ada di Aceh khususnya yang ada di Banda Aceh untuk bisa melihat dan mengadvokasi kasus ini, karena membelengguan terhadap kebebasan berpendapat adalah bagian dari pengkhianatan demokrasi dan pengkhianatan terhadap konstitusi
"Mungkin hari ini Pak Saiful Mahdi yang menjadi korban beringasnya kekuasaan, bisa jadi suatu saat nanti kita mahasiswa yang merasakan hal tersebut," ungkapnya
"Dimana pun kita, siapapun kita harus sepakat, bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan dan kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat fundamental," tutup Muhammad Fadli selaku ketua BEM FH Unimal tersebut.
