Takengon/liputaninvestigasi.com - Ketua DPC GmnI Aceh Tengah Mulyadi dalam siaran persnya mengkritisi pelaksanaan event festival Danau L...
Takengon/liputaninvestigasi.com - Ketua DPC GmnI Aceh Tengah Mulyadi dalam siaran persnya mengkritisi pelaksanaan event festival Danau Lut Tawar karena dianggap terlalu dipaksakan, Minggu 1 Desember 2019.
Menurut Mulyadi, event tersebut yang akan dilaksanakan bulan Desember 2019, tepatnya tanggal 8 - 10 menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh bukan bermaksud membuat event tersebut sukses melainkan hanya sebatas menghabiskan anggaran semata.
Menurut Mulyadi, event tersebut ditender di akhir tahun anggaran dan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Hal ini mencerminkan tidak adanya konsep yang jelas dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kemudian dari konten yang direncanakan pelaksana kegiatan seperti performance artis nasional dalam opening seremoni, kampung seni yang dilaksanakan di Musara Alun dan Karnaval tidak mencerminkan kebudayaan dan kearifan lokal.
"Sebenarnya masih banyak kearifan budaya lokal yang masih bisa digarap misalnya Resam Munoleng dan beberapa khazanah yang identik dengan masyarakat seputar Lut Tawar yang seharusnya masuk didalam event Festival Danau Lut Tawar. Ini menunjukkan kegagalan pihak Pariwisata Provinsi dan rekanan dalam melakukan perencanaan," ungkapnya
Lebih lanjut menurutnya, pelaksanaan event yang menghabiskan anggaran Rp1,8 milyar tersebut dinilai terlalu besar. Apalagi rangkaian kegiatannya cuma 5.
"Pihak dari luar jangan main-main dengan event yang ada di Gayo. Karena menurutnya event yang cilet-cilet dan abal-abal akan berdampak kepada citra buruk daerah ini. Apalagi saat ini sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan disamping kopi," tegasnya
Dikuatkan lagi oleh Gerakan Anti Korupsi Gayo (GeRAK Gayo) juga menyoroti kegiatan yang akan menghabiskan uang negara dengan nilai fantastis tersebut. Badan Pekerja GeRAK Gayo Dedi P akan meminta dokumen guna mempelajari terkait pelaksanaan event tersebut.
Untuk itu, Dedi menghimbau agar Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh untuk terbuka soal dokumen-dokumen yang dimaksud.
Hal ini kata Dedi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam isu pemberantasan tindak pidana korupsi yang kerap diduga terjadi di event-event Pariwisata.
Dedi juga komitmen akan mengawasi pelaksanaan event tersebut agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Hal senada di sampaikan Ketua Jaringan Anti Korupsi di Gayo, (Jang-Ko), Maharadi menyampaikan bahwa Festival Danau Lut Tawar (FDLT) 2019 yang akan digelar 8-10 Desember di Lapangan Musara Alun, Aceh Tengah, Provinsi Aceh, rentan akan menjadi peluang korupsi, sebab perencanaan dan persiapan begitu cepat memasuki akhir tahun oleh Dinas Disbudpar.
"Beberapa rangkaian kegiatan dilaksanakan digelar dengan waktu dua hari dan sebagian kegiatan di tempat yang sama. Sangat kelihatan festival ini di paksakan dan sangat mendadak," katanya
Menurut Ketua Jang-Ko, masyarakat lokal dan pemuda Gayo akan sangat dirugikan. Sebab, seharusnya teman-teman disini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi Aceh kalau persiapan festival itu direncakan Jauh-Jauh hari.
"Selain itu, kami juga kesal, tidak dimasukannya kegiatan penanaman pohon, pembersihan Danau Lut Tawar, diskusi atau seminar pentingnya menjaga alam," tuturnya.