liputaninvestigasi.com - Rektor Universitas Syiah Kuala - Prof. Dr. Ir. H. Samsul Rizal, M.Eng, Selasa 6 Agustus 2019 meresmikan pembent...
liputaninvestigasi.com - Rektor Universitas Syiah Kuala - Prof. Dr. Ir. H. Samsul Rizal, M.Eng, Selasa 6 Agustus 2019 meresmikan pembentukan Forum Akademia Solusi untuk Aceh atau yang disingkat Forum Akademia SuA
Dalam laporannya, Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Koordinator Forum Akademia SuA mengatakan bahwa Forum Akademia SuA ini merupakan forum dialog multipihak yang ada di Aceh yang secara khusus didesign dalam rangka mengoptimalkan peran multipihak (akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, pemerintah (termasuk pemerintah daerah), dan media) dalam upaya membangun sinergisitas guna mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh.
"Selain itu, keberadaan Forum Akademia SuA ini juga sebagai wadah dialog informal lintas pengambil kebijakan dalam menjembatani kebuntuan komunikasi multipihak sekaligus menjembatani ragam kebutuhan yang tidak dan/atau belum tertampung dalam berbagai forum formal" sebut Kurniawan yang juga Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Pemerintahan Daerah pada Fakultas Hukum Univ. Syiah Kuala .
"Dalam kegiatan ini, penyelenggara menghadirikan 5 orang Narasumber Pemantik", tambah Kurniawan.
"Adapun kelima Narasumber Pemantik tersebut adalah :
1. Kepala Bappeda Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Zulkifli.
2. Ketua KADIN Aceh yaitu Makmur Budiman, S.E
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yaitu Zainal Arifin Lubis, S.E
4. Direktur Utama Bank Aceh Syari'ah dalam hal ini diwakili oleh Fadhil Ilyas, S.H., M.H
5. Prof. Dr. Humam Hamid (Guru Besar di Universitas Syiah Kuala)
Kurniawan menyebutkan bahwa, kegiatan peresmian Forum Akademia Solusi untuk Aceh (SuA) sekaligus diikuti dengan kegiatan perdana berupa Roundtable Discussion ini diikuti oleh berbagai para pengambil kebijakan di Aceh.
Adapun mereka yang hadir diantaranya, beberapa instansi Pemerintah (Pusat) seperti utusan KODAM Iskandar Muda, utusan POLDA Aceh, Utusan P3KHAN - LAN Aceh, Kepala BPKS, Utusan OJK.
Kurniawan juga mengatakan, kegiatan ini mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)/Dinas terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Aceh, unsur Pimpinan DPRA serta beberapa komisi terkait, unsur Pemerintah Aceh Besar (Bupati, dan Bappeda Aceh Besar), unsur Pimpinan DPRK Aceh Besar beserta sejumlah komisi terkait, unsur Pemerintah Kota Banda Aceh (Walikota dan Kepala Bappeda), unsur pimpinan DPRK Banda Aceh beserta beberapa komisi terkait.
Selain itu juga beberapa perwakilan kepala daerah yang jumlah angka kemiskinannya tergolong tinggi (seperti Bupati Gayo Lues, Bupati Bener Meriah, Bupati Aceh Utara, Bupati Pidie Jaya, Bupati Pidie, Bupati Nagan Raya, dan Bupati Aceh Jaya).
"Selain itu, penyelenggara juga mengundang unsur pelaku usaha/Asosiasi Pengusaha, unsur Perbankan, unsur Perguruan Tinggi, Para Ahli/Pakar/Pengamat, unsur Tokoh Masyarakat, unsur lembaga riset/penelitian, unsur lembaga swadaya masyarakat, OKP, dan unsur Media", jelas Kurniawan.
Dalam Kata Sambutan sekaligus Membuka Acara, Rektor Universitas Syiah Kuala - Prof. Dr. Ir. H. Samsul Rizal, M.Eng mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan fenomena sosial masyarakat masyarakat negara berkembang (developed countries). Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh khususnya tentunya menjadi perioritas utama pemerintah dan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.
"Permasalahan kemiskinan memiliki ragam variabel. Oleh karenanya, upaya penanggulangan kemiskinan khususnya yang terjadi di Aceh maupun di Indonesia pada umumnya diperlukan keterpaduan gerak, sinergisitas dan koordinasi multipihak", kata Samsul Rizal.
Menurut Samsul Rizal, bagi Perguruan Tinggi di Indonesia khususnya Universitas Syiah Kuala, menilai setidaknya 2 strategi yang selama ini diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh yaitu.
Pertama, mempersiapkan beasiswa Bidik Misi bagi keluarga kurang mampu/miskin. "Program ini menjadi sangat strategis dan memiliki dampak dan daya ungkit karena dapat mengurangi beban keuangan para orang tua yang tidak mampu", sebut Samsul Rizal.
Kedua, menurut Samsul Rizal, strategi lainnya adalah dengan mengoptimalkan sektor pungutan ZAKAT bagi sejumlah person yang potensial.
"Selain itu juga dapat mengoptimalkan mekanisme Infaq, Sadaqah, hadiah serta berbagai mekanisme yang sudah ditentukan dalam Islam", tutup Samsul Rizal.
Sedangkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari, S.E., M.Si yang diwakili oleh Dr. Zulkifli mengatakan bahwa selama ini angka kemiskinan di Aceh menurun sebesar 12.000. Namun penurunan tersebut tidak signifikan yaitu hanya sebesar 0.36 persen yaitu dari yang sebelumnya sebesar 15,68 persen saat ini turun menjadi 15,32 persen.
"Berdasarkan catatan BAPPEDA Aceh, menunjukkan bahwa, jumlah penduduk miskin di Aceh per september 2018 sebesar 831.000 jiwa. Sementara maret 2019 berkurang menjadi 819.000 jiwa", sebut Zulkifli.
"Terkait penyebab kemiskinan yang terjadi di Aceh, BAPPEDA Aceh mencatat disebabkan karena masih tingginya kebutuhan pengeluaran penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan (nasi) dan non makanan seperti perumahan, biaya sekolah, transportasi serta lainnya", tutup Zulkifli.
Adapun, Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Aceh, Makmur Budiman, S.E dalam paparannya mengatakan bahwasanya setidaknya terdapat 5 faktor penyebab kemiskinan di Aceh yaitu, pertama, Kurangnya investasi sektor produktif termasuk yang berasal dari APBA maupun APBK.
Kedua, minimnya produktifitas tenaga kerja; Ketiga, belum optimalnya kreatifitas dan kurangnya jiwa kewirausahaan; Keempat, Kurangnya akses masyarakat terhadap sektor-sektor produksi termasuk perbankan; Kelima, Defiaitnya neraca perdagangan dengan Medan mencapai 80 persen dan tidak muncul multiplier effect terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat Aceh.
Menurut Makmur Budiman, sejarah mencatat, pada tahun 1960 an Aceh sangat gemilang dengan jumlah komoditi mencapai 26 komoditi dan terkenal seluruh dunia. Namun sayangnya, saat ini di wilayah Provinsi Aceh hanya tersisa 6 komoditi.
"Dalam upaya membangkitkan masa- masa emas perekonomian Aceh di masa lalu tersebut perlu didorong pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan dan permintan pasar" tegas Ketua KADIN Aceh tersebut.
Menurutnya tanggungjawab penanggulangan kemiskinan yang ada di Aceh bukanlah semata berada pada Pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan merupakan tanggungjawab bersama multipihak yang ada di Aceh baik akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, pemerintah/pemerintah daerah dan media.
Salah satu yang menjadi tantangan berat dalam mendorong percepatan penaggulangan kemiskinan di Aceh adalah merobah "mind set" masyarakat Aceh. Hal ini mengingat berdasarkan hasil survei masyarakat 1 permil kreatif sementara sebesar 99,09 menunggu". Untuk itu, salah satu metode yang dilakukan oleh KADIN Aceh adalah membentuk Training Centre dan pendidikan vokasi serta kurikulum pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar", sebut Makmur Budiman.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh - Zainal Arifin Lubis, S.E mengatakan bahwasanya Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh saat ini mengambil kebijakan prioritas mendorong terjadinya percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Aceh. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, tentunya Bank Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah multy stakeholders yang ada di Aceh, termasuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
Adapun Direktur Utama Bank Aceh Syari'ah yang diwakili oleh Fadhil Ilyas, S.H., M.H dalam paparannya menyampaikan bahwa keberadaan Bank Aceh Syari'ah saat ini menjadi salah satu katalisator dalam mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh, melalui jasa perkreditan dalam upaya pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Aceh.
Selain itu, "Paska manajemen Bank Aceh beralih menjadi sistem syari'ah, Bank Aceh Syari'ah telah banyak memberikan berbagai produk jasa layanan dalam upaya mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh", tutup Fadhil.
Sementara Narasumber Pemantik kelima yaitu Prof. Dr. Humam Hamid dalam paparannya mengatakan bahwa sangat mengapresiasi penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam satu tahun terakhir. Hal ini tentunya memberi kesan kuat kepada publik bahwasanya sudah mulai tumbuh kesadaran multipihak di Aceh akan pentingnya sinergisitas dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Aceh.
"Kita tentunya memiliki harapan agar kemiskinan di Aceh berada di bawah 1 digit bukannya seperti kondisi saat ini yang berada pada posisi 15,32 persen dimana angka tersebut masih tergolong tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional", sebut Humam Hamid.
Menurut Humam, kecenderungan rata-rata penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam periode 2006 - 2018 sebesar 0.86 persen. Berdasarkan angka ini dapat diperkirakan bahwa angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2028 baru dapat menurun sebesar 9.3 persen.
"Mimpi kita bersama adalah generasi Aceh yang hidup saat ini adalah generasi terkahir yang menyaksikan angka kemiskinan berada pada 15 digit", tutup Humam Hamid.
